Samarinda, Klausa.co – Rencana Presiden Prabowo Subianto memasukkan pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum sekolah mendapat sambutan serius dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Bagi Komisi IV, wacana tersebut adalah kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya tekanan ekologis.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menilai situasi lingkungan di Indonesia, termasuk rangkaian bencana di Sumatera, menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga alam. Kondisi itu, kata dia, menjadi tanda bahwa pembelajaran etika lingkungan perlu ditanamkan sejak dini.
“Saya sangat sepakat dengan pernyataan Presiden mengenai urgensi etika lingkungan. Rentetan bencana menunjukkan bahwa kita terlambat membangun kesadaran kolektif,” ujarnya.
Menurut politikus PKB tersebut, pendidikan lingkungan tidak boleh dianggap sebagai muatan tambahan. Ia harus menjadi fondasi pembentukan karakter, dan terintegrasi ke seluruh mata pelajaran agar anak-anak memahami keberlanjutan sebagai nilai dasar, bukan wacana abstrak di buku teks.
“Tanpa etika lingkungan, pemanfaatan alam yang tidak bijak akan terus melahirkan risiko bencana baru,” tegasnya.
Damayanti menambahkan, perubahan kurikulum harus diikuti pelatihan guru serta penyelarasan budaya sekolah agar nilai-nilai ekologis hadir dalam setiap aktivitas. Terlebih, Kaltim menghadapi tekanan ekologis yang nyata. Mulai dari deforestasi, kerusakan daerah aliran sungai, hingga degradasi lahan.
Ia meyakini, pendidikan lingkungan yang konkret dapat menjadi pencegah bencana jangka panjang. Generasi yang terbiasa memahami tata kelola hutan, air, dan tanah sejak kecil akan tumbuh dengan kesadaran ekologis yang kuat.
Komisi IV DPRD Kaltim berharap wacana ini tidak berhenti pada level pusat. Implementasi harus berjalan sistematis agar generasi muda Kaltim benar-benar siap menghadapi tantangan lingkungan di masa mendatang.
“Pendidikan lingkungan harus membentuk karakter, bukan sekadar teori. Anak-anak kita harus siap menjaga bumi sejak dini,” pungkas Damayanti. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
