Samarinda, Klausa.co – Sorotan masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini tertuju pada polemik pemotongan anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) yang belum menemui titik terang. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kaltim, Damayanti, menyuarakan keresahan publik dan menuntut kejelasan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang sampai saat ini belum memberikan penjelasan resmi terkait kebijakan kontroversial tersebut.
“Sejauh ini, kami di DPRD belum menerima penjelasan formal dari Pemprov. Kami pun belum bisa bertindak lebih jauh karena Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk,” ujar Damayanti.
Situasi ini, tambahnya, membuat legislatif terkesan pasif meski desakan publik melalui berbagai kanal, terutama media sosial, kian memuncak.
Gelombang keluhan warga yang terus mengalir di ranah digital seakan beradu dengan keterbatasan gerak DPRD yang masih dalam tahap pembentukan struktur resmi. Tanpa AKD, setiap langkah politis, termasuk investigasi dan pengawasan, tidak bisa dijalankan dengan efektif.
Damayanti menegaskan, pentingnya penelusuran terhadap alasan di balik kebijakan ini. Ia menduga kemungkinan adanya masalah dalam penyaluran beasiswa yang tidak tepat sasaran atau alasan mendasar lainnya yang belum diungkap ke publik.
“Saya berharap segera mendapat penjelasan terkait pemotongan anggaran ini agar jelas, apakah terkait penyaluran atau ada alasan lain,” ujarnya.
Pasca Rapat Paripurna ke-2 di DPRD Kaltim, Damayanti juga menegaskan bahwa pembentukan fraksi dan kelompok kerja (pokja) di DPRD akan menjadi prioritas utama. Langkah ini dianggap penting guna mempercepat penanganan masalah BKT.
“Pemilihan pimpinan DPRD baru dijadwalkan pada 20 September. Setelah itu, kami baru bisa bergerak cepat untuk menyelesaikan polemik ini,” tambahnya.
Selain menuntut kejelasan, Damayanti menekankan pentingnya alokasi beasiswa yang benar-benar mengarah kepada mereka yang membutuhkan. Ia pun mengusulkan solusi jangka panjang untuk menghindari permasalahan serupa di masa mendatang.
“Jika memungkinkan, pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi bisa menjadi solusi jangka panjang,” tutupnya. (Yah/Fch/Klausa)
