Klausa.co

Ikut Terlibat Dalam Pembangunan, Masyarakat Sulsel Tidak Bisa Dipisahkan dari Kaltim

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi (kiri) bersama Wali Kota Samarinda Andi Harun (tengah) dan Ketua Harian KKSS Ridwan Tassa (kanan) saat menghadiri Halal Bihalal BPW KKSS di Hotel Bumi Senyiur (Foto : Humas Pemkot Kaltim)

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi menghadiri halal bihalal Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Hotel Bumi Senyiur jalan Pangeran Diponegoro, Sabtu (21/5/2022).

Dalam kesempatan itu, Hadi Mulyadi mengungkapkan rasa terima kasihnya pada masyarakat Sulawesi Selatan yang sudah ikut serta terhadap pembangunan di Benua Etam.

“Saya merasa saudara-saudara kita dari Sulawesi Selatan memiliki keterlibatan yang maksimal dalam pembangunan Kaltim. Mulai dari sisi ekonomi, sosial, politik, ketahanan keamanan dan budaya,” ungkapnya.

Menurut mantan Legislator Senayan ini, keterlibatan tersebut menggambarkan bahwa Sulawesi Selatan tidak bisa dipisahkan lagi dari Kalimantan khususnya di Kaltim.

“Masyarakat Sulawesi Selatan tidak bisa dipisahkan dari Kaltim. Oleh karena itu, kekerabatan hubungan yang baik ini harus diperlihara agar kita bisa membangun Kaltim lebih baik dan maju lagi ke depannya,” terangnya.

Baca Juga:  Abdunnur Duduki Kursi Ketum DPP Pusaka, Wagub: Jadilah Ormas Pemersatu Bangsa di Kalimantan

Menanggapi hal itu, Ketua Harian KKSS Ridwan Tassa pun mengungkapkan bahwa pihaknya telah membuat program kerja strategis yang berhubungan dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Benua Etam.

“Pemerintah Pusat mengambil keputusan untuk menjadikan Kaltim sebagai IKN, sehingga program kerja kita sebelumnya berubah. KKSS pun akan memberikan support dan dukungan terhadap terwujudnya IKN itu,” tegasnya.

Dampak IKN berada di Pulau Kalimantan ini pun dirasa sangat besar. Pasalnya kata Ridwan Tassa, pasti akan ada arus migrasi yang bergerak cepat menuju Benua Etam. Dan, mau tidak mau, Kaltim harus menerima setiap konsekuensinya.

“Kita tidak boleh menjadi penonton, harus ada pengembangan sumber daya manusia (SDM). Karena itu, program KKSS ke depan lebih ke arah pengembangan SDM yang siap berkompetensi di IKN Nusantara,” paparnya.

Baca Juga:  Kawal Pemindahan IKN, DPRD Kaltim Bahas Usulan Perda Perlindungan Tenaga Kerja

Adapun dampak positif yang akan didapat setelah perpindahan IKN ke Kaltim, yakni berkurangnya pengolahan di sektor sumber daya alam (SDA).

Sehingga, Kaltim diharapkan tidak lagi bergantung dan menyandarkan diri pada sektor SDA tetapi lebih berorientasi pada pengembangan SDM.

Maka, program KKSS akan lebih banyak memberikan bantuan beasiswa untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM yang signifikan di Kaltim.

“Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian KKSS yakni terkait lingkungan hidup. Karena dengan adanya IKN di sini pasti tantangannya besar. KKSS harus memiliki program agar persoalan sampah dan limbah dapat teratasi. Intinya, program kali ini kita susun berdasarkan isu-isu strategis,” bebernya.

(APR/Klausa)

Bagikan

.

.

Anda tidak berhak menyalin konten Klausa.co

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co