Samarinda, Klausa.co – Rencana pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah hingga Rp6 triliun dinilai sebagai sinyal bahaya bagi roda pembangunan di Bumi Etam. Peringatan itu datang dari Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, yang menyebut kebijakan tersebut diprediksi dapat mengguncang fondasi pendanaan pembangunan daerah.
Menurut Firnadi, Kaltim selama ini bergantung pada struktur pembiayaan yang relatif stabil di kisaran Rp20-21 triliun per tahun. Jika alokasi itu tiba-tiba merosot, ia menilai banyak program prioritas yang terancam mandek bahkan batal berjalan.
“Dampaknya ke depan sangat berat. Dengan pengurangan itu, akan ada banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Padahal masyarakat sudah menunggu,” ujarnya, Sabtu (29/11/2025).
Ia menekankan bahwa efek domino pengurangan anggaran tidak hanya menyentuh pembangunan fisik. Layanan publik, pertumbuhan ekonomi, hingga sektor lain yang memerlukan dukungan fiskal diperkirakan ikut tertekan.
Respons publik atas rencana pemangkasan ini juga mulai bermunculan. Ada kelompok yang memilih jalur dialog dan diplomasi dengan pemerintah pusat, namun ada pula yang menyuarakan penolakan melalui aksi massa maupun pernyataan terbuka.
Firnadi menegaskan bahwa segala bentuk penyampaian pendapat sah dilakukan sepanjang tidak melanggar hukum.
“Harapannya semua proses berjalan sesuai aturan dan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku,” tuturnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
