Samarinda, Klausa.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti perihal pelaksanaan vaksin di Kaltim yang terpantau kebanyakan dilaksanakan oleh sejumlah organisasi atau lembaga nonpemerintah.
Hal tersebut disampaikan oleh Rusman Yaqub, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim saat mengikuti rapat via Zoom bersama sejumlah anggota DPRD provinsi Kaltim pada, Senin (9/8/2021).
Politikus Partai PPP itu membeberkan bahwa proses pelaksanaan vaksin di Kaltim, justru banyak dilakukan oleh organisasi-organisasi nonpemerintah yang walaupun itu atas nama kepentingan rakyat.
“Kalau cara-cara seperti ini dilakukan justru akan menyandera pemerintah daerah di Mata rakyatnya sendiri,”katanya
Pihaknya juga menyoroti proses pendistribusian vaksin ke Kaltim yang kebanyakan disalurkan kepada organisasi atau lembaga-lembaga non-pemerintahan.
“Seolah-olah siapa yang kuat lobi di Jakarta itu yang mendapat jata, ini kan aneh sementara pemerintah daerah sifatnya menunggu jata dari dinas kalau seperti ini ya ketinggalan terus,” ucapnnya.
Lebih lanjut Ia menambahkan terkait keterlibatan organisasi atau lembaga diluar pemerintah dalam pelaksanaan vaksin itu sah-sah saja namun sebatas supporting pemerintah daerah.
“Selama ini yang kita lihat prakteknya, pemerintah daerah manjadi penonton dengan organisasi itu meskipun itu untuk rakyat juga, cuma kan wibawa pemerintah daerah kan runtuh,” tandasnya
Karena ketika masyarakat di pelosok itu datang ke puskesmas dan mendapatkan jawaban kami tidak melayani vaskin karena vaksin tidak ada, akhirnya rakyat marah, kasian puskemas jadi bemper,” tambahnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga menyoroti proses pendataan vaksin secara online yang tidak bisa di jangkau oleh seluruh masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat hingga kini belum ada yang mengikuti vaksin.
“Persoalannya Kadang-kadang pendaftaran online itu baru di akses tiba-tiba sudah penuh kuotanya, sehingga ini memang kita lihat pola komunikasi pemerintah kepublik perlu di rubah,”tegasnya.
(Tim Redaksi Klausa)
