Samarinda, Klausa.co – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menaruh perhatian serius pada progres pembangunan jalan dan turap di ruas Muara Badak-Bontang. Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar, Selasa (16/9/2025), sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat Marangkayu yang menyoroti kualitas pekerjaan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi menekankan, mutu konstruksi tidak boleh ditawar.
“Kami minta ada komitmen bersama untuk menjawab laporan-laporan masyarakat. Jika ada yang masih bisa dibenahi, harus segera dibenahi,” ujarnya.
Ia menyoroti laporan soal penggunaan air laut dalam pekerjaan turap oleh salah satu kontraktor.
“Kasus seperti ini tidak bisa dianggap remeh. Perlu ada kajian teknis agar spesifikasi tetap terjaga,” tegasnya.
Reza juga menyoroti desain gorong-gorong di Santan Tengah juga menjadi perhatian karena dinilai rawan banjir bila tidak direview kembali.
“Kami masih temukan pekerja di lapangan tanpa kehadiran konsultan pengawas. Setiap pekerjaan harus ada yang memastikan standar teknisnya,” katanya.
Dalam rapat, Proyek dengan nilai total Rp132 miliar ini, masing-masing kontraktor memaparkan progres pekerjaan. Dari pemaparan itu, rekonstruksi Jalan Muara Badak–Bontang terbagi dalam tiga paket.
Paket pertama dikerjakan oleh PT Libra Putra Pratama dan PT Hastomulyo Adiprima KSO CV Reva Jaya Abadi.
Direktur PT Libra, Ahmad Irwan, memaparkan kontrak senilai Rp41,68 miliar dengan panjang 2,1 km, masa kerja 26 Juni–22 Desember 2025. Namun progres masih jauh dari target.
“Rencana 26%, realisasi baru 7,7%. Minus 18,9%,” katanya
Irwan menjelaskan bahan material dari Palu sudah siap, tetapi ada hambatan perizinan dengan masyarakat lokal di awal sehingga progres lambat.
“Kendala tukang juga memengaruhi, tapi kami sudah siapkan metode percepatan,” ujarnya.
Jupran, perwakilan PT Hastomulyo, menyampaikan nilai kontrak Rp21,81 miliar untuk panjang 2,3 km. Realisasi 19,4% dari target 33,2%, deviasi -13,8%.
“Selain teknis, kendala kami adalah kondisi sosial di lapangan. Ada warung, pagar rumah, halaman warga, hingga utilitas seperti lampu jalan, pipa gas Pertamina, dan pipa PDAM di jalur pekerjaan. Jadi butuh koordinasi intensif dengan warga dan instansi terkait,” jelas Jupran
Paket kedua dilaksanakan PT Imanuel Karya Perkasa dengan nilai kontrak Rp36,26 miliar sepanjang 2,7 kilometer. Direktur perusahaan, Tampubolon, mengakui ada kesalahan teknis di awal pekerjaan.
“Pada awal pemasangan turap, subkon kami sempat menggunakan air parit di sekitar lokasi yang ternyata air laut. Begitu dapat arahan dari Dinas PUPR, kami langsung bongkar dan ganti. Saat ini kami pakai air PDAM dengan suplai water tank,” jelasnya.
Ia memaparkan, bahwa masa kontrak 4 Juni–3 Desember 2025. Hingga pertengahan September, realisasi fisik sudah mencapai 26,98% atau lebih cepat dari rencana 20,67% (deviasi +6,31%).
Tampubolon menegaskan, material rigid menggunakan pasir dan batu dari Palu agar kualitas terjamin.
Sementara itu, paket ketiga dikerjakan PT Alvi Sinar Abadi. Perwakilan perusahaan, Ronald Rasubala, melaporkan progres masih tertinggal dari target.
“Kontrak kami Rp34,32 miliar dengan panjang 2,8 km. Rencana progres 23,7 persen, tapi realisasi baru 19 persen (deviasi -3,9 persen),” ungkapnya.
Ia menyebut kendala utama ada di pengiriman material dari Palu. Ia menjelaskan adanya kerusakan kapal dan hambatan di pelabuhan untuk bongkar muat, ditambah curah hujan yang tinggi.
“Minggu depan material sudah tidak ada hambatan lagi. Kami tambah tenaga kerja lokal, kalau masih kurang akan rekrut dari Jawa,” katanya.
Secara keseluruhan, hanya paket dua yang progresnya melampaui target, sementara paket satu dan tiga masih tertinggal. Dengan realisasi keuangan rata-rata baru 20 persen dari kontrak.
Menanggapi pemaparan itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-Pera Kaltim, Hariadi, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti catatan dewan dan temuan di lapangan.
“Semua kekurangan akan kami evaluasi agar mutu pekerjaan sesuai standar. Untuk turap misalnya, tadi disarankan menggunakan konstruksi beton yang sesuai mutu. Uji laboratorium pun ada standarnya dari PPK, dan itu akan kami jalankan,” katanya.
Ia menegaskan monitoring lapangan akan diperketat.
“Kami sepakat untuk mengecek perbaikan yang dilakukan kontraktor sekaligus memonitor progres pekerjaan lainnya,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
