Samarinda, Klausa.co – Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Bumi Etam mulai terasa sebagai ancaman nyata terhadap laju pembangunan daerah. Dalam rapat pembahasan RAPBD 2026, Fraksi Partai Demokrat-PPP DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa tekanan fiskal ini tidak bisa dianggap ringan.
Juru bicara fraksi, Nurhadi, menyebut pemangkasan DBH otomatis menekan ruang gerak anggaran. Dampaknya langsung menuju sejumlah sektor layanan dasar yang selama ini sangat bergantung pada skema transfer pusat tersebut. Infrastruktur jalan antarkabupaten, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga kesiapan daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi tersendat.
“DBH adalah penopang utama. Begitu terganggu, layanan kesehatan, pendidikan, sampai perlindungan sosial ikut terdampak,” ujar Nurhadi, Sabtu (29/11/205).
Fraksi Demokrat-PPP mendorong Pemprov Kaltim mengaktifkan komunikasi politik dengan anggota DPR RI dan DPD RI asal Kaltim. Menurut mereka, isu pemotongan DBH harus dikawal langsung lewat kanal legislatif pusat.
Fraksi juga mendesak pemerintah menyiapkan data fiskal yang kuat untuk memperbaiki posisi tawar Kaltim dalam pembahasan kebijakan transfer ke daerah.
Selain DBH, fraksi menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi keharusan. Salah satu catatan tajam mereka tertuju pada ribuan truk tambang berpelat luar daerah yang melintasi jalan Kaltim setiap hari.
Kontribusi fiskal dari aktivitas tambang dinilai tidak sebanding dengan beban kerusakan jalan yang ditimbulkan. “Ini harus ditertibkan. Dampaknya besar, tetapi pemasukan ke daerah minim,” tegas Nurhadi.
Fraksi turut mengkritik Peraturan Gubernur No. 21/2024, yang dinilai membuat penyaluran bantuan keuangan bagi proyek-proyek kecil menjadi sulit. Mekanisme yang rigid dianggap menghambat belanja masyarakat untuk pembangunan gang, jalan lingkungan, sarana pertanian, dan infrastruktur dasar lainnya.
Demokrat-PPP juga meminta klarifikasi Pemprov terkait terbitnya SK Gubernur tentang pengangkatan Dewan Pengawas BLUD RSUD AWS Samarinda dan RS Kanujoso Djatiwibowo. Polemik yang muncul disebut perlu diluruskan agar tidak memicu ketidakpastian tata kelola layanan kesehatan.
Fraksi menyoroti kebutuhan ruang kelas baru serta penambahan SMA/SMK di Kutai Timur dan Berau, yang disebut sudah mendesak. Pada bidang kesehatan, mereka menekankan percepatan pembangunan rumah sakit representatif di Balikpapan Timur, Muara Wahau, dan Berau.
Soal lingkungan, fraksi meminta Pemprov berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk menindak maraknya pembalakan liar di kawasan Tahura Bukit Suharto, yang dikhawatirkan memicu bencana banjir seperti di Sumatera.
Mengakhiri penyampaiannya, Nurhadi menekankan bahwa ketergantungan Kaltim pada pendapatan berbasis sumber daya alam membuat posisi fiskal daerah rentan terhadap fluktuasi.
“Pemerintah perlu refocusing dan menentukan prioritas dengan jauh lebih ketat,” ujarnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
