Samarinda, Klausa.co – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di depan mata. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) menggelar sebuah pertemuan penting di Mapolresta Samarinda, Jalan Slamet Riyadi, Karang Asam Ulu, pada Selasa (8/10/2024).
Acara bertajuk Dialog Penguatan Kehumasan Polri dengan Media dan Wartawan ini tak hanya sekadar formalitas, tetapi upaya memperkuat sinergi antara kepolisian dan media. Ini dilakukan demi menciptakan suasana yang aman dan kondusif selama berlangsungnya proses Pilkada.
Di hadapan para wartawan, Kepala Bidang Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto, menegaskan pentingnya peran media dalam meredam potensi kericuhan di masyarakat.
“Kami ingin media menjadi bagian dari cooling system dalam Pilkada 2024 ini,” ujar Yulianto.
Menurutnya, Informasi yang positif dan menenangkan adalah kunci untuk menjaga ketertiban di tengah masyarakat yang dinamis. Pernyataan Yulianto bukan tanpa alasan. Sejarah Pilkada di Indonesia menunjukkan bahwa media memainkan peran sentral, baik sebagai penyampai informasi maupun penentu arah opini publik.
Oleh karena itu, imbau Yulianto, dalam setiap kontestasi politik pasti ada yang menang dan kalah, namun para calon kepala daerah tetaplah putra-putri terbaik yang siap memimpin Kaltim.
“Penting bagi kita semua untuk mengurangi potensi konflik. Media memiliki tanggung jawab besar dalam hal ini,” tambahnya.
Tak hanya media arus utama yang menjadi sorotan. Yulianto juga mengakui kekuatan media sosial dalam membentuk persepsi publik. Di era digital ini, ia berharap pengguna media sosial dapat turut menjaga kesejukan situasi dengan tidak memancing kontroversi.
“Kami tahu pengaruh media sosial terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) sangat besar. Maka, tanggung jawab setiap individu dalam menyebarkan informasi menjadi sangat krusial,” jelas Yulianto.
Di akhir diskusi, Yulianto menegaskan kembali posisi Polri yang netral dalam gelaran Pilkada. Polri, kata dia, akan berdiri di tengah.
“Tugas kami menjaga agar semua berjalan lancar. Media juga harus adil dan objektif, tidak boleh berpihak,” tuturnya.
Keseimbangan berita, katanya lagi, bukan hanya soal teknis jurnalistik, melainkan penjaga integritas demokrasi. (Yah/Fch/Klausa)