Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menepis kabar pemotongan anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) pada 2026. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa alokasi dana tetap sebesar Rp100 juta untuk setiap RT, meski skema penganggaran dilakukan secara bertahap.
Isu yang beredar di tengah masyarakat menyebutkan anggaran Probebaya hanya tersedia Rp60 juta per RT. Andi Harun menjelaskan, angka tersebut muncul karena sebagian publik hanya melihat porsi anggaran yang dimasukkan dalam APBD murni 2026.
“Bukan dipotong. Skemanya 60 persen di APBD murni dan 40 persen di APBD perubahan,” ujar Andi Harun, pada Sabtu (10/1/2026).
Menurutnya, pembagian tersebut merupakan langkah adaptasi fiskal menyusul terbatasnya ruang anggaran akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan ini dilakukan agar belanja daerah tetap seimbang dan kebutuhan prioritas, termasuk belanja operasi serta gaji pegawai, tetap terjaga.
Ia menilai, memaksakan seluruh anggaran masuk di APBD murni justru berisiko menghilangkan pos belanja penting lainnya. Makanya penjadwalan ulang dianggap sebagai solusi realistis.
“Kalau semuanya dipaksakan di awal, nanti bakal ada belanja penting lain yang tidak bisa teranggarkan,” jelasnya.
AH menegaskan, hak masyarakat dan pegawai tetap dijamin. Penempatan sebagian anggaran dalam APBD perubahan dilakukan melalui mekanisme administrasi yang sah.
Penyesuaian fiskal ini juga berlaku pada sejumlah kegiatan lain, terutama belanja yang pembayarannya berada di akhir tahun. Beberapa pos belanja operasi pemerintah turut mengalami pengaturan ulang.
“Manajemen keuangan daerah tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan program prioritas, melainkan upaya menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal,” tegasnya.
Pemkot Samarinda memastikan alokasi 40 persen dana Probebaya tetap akan dimasukkan dalam APBD perubahan pada pertengahan hingga akhir tahun.
“Jadi totalnya tetap Rp100 juta per RT,” tutup Wali Kota. (Din/Fch/Klausa)
