Mahulu, Klausa.co – Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) kembali menjadi panggung penting bagi upaya peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi di wilayah terpencil. Pada Selasa (29/10/24), Balai Adat Ujoh Bilang menjadi saksi kolaborasi strategis antara Pemerintah Kabupaten Mahulu (Pemkab Mahulu) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) Intensifikasi dan Integrasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR).
Dalam kegiatan tersebut, Kepala BKKBN Kaltim, Sunarto, bersama tim disambut oleh jajaran Pemkab Mahulu. Acara dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) drg. Agustinus Teguh Santoso, mewakili Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh. Hadir pula Kepala Dinas Kesehatan P2KB Mahulu, dr. Petronela Tugan, dan Sekretaris Dinkes P2KB Mahulu, dr. Berce Tenda.
Kegiatan pelayanan KB yang digelar mencakup metode modern seperti implan, IUD, vasektomi, hingga tubektomi, dengan target menjangkau 100 akseptor. Tidak hanya itu, sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi turut melibatkan 75 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pasangan usia subur, calon pengantin, ibu hamil, remaja, hingga kader lapangan.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh drg. Agustinus Teguh Santoso, Bupati Mahulu menekankan pentingnya sinergi dalam pelaksanaan program KB di daerah dengan akses kesehatan terbatas seperti Mahulu.
“Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, BKKBN memiliki tugas strategis dalam pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. Hal ini sejalan dengan RPJMN 2020-2024 yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Menurut Bupati, pelayanan KBKR yang dilakukan di Mahulu menjadi langkah konkret untuk menurunkan angka kematian ibu dan memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi (unmet need) di daerah tersebut. Ia menyebut, tingkat partisipasi KB modern nasional pada 2022 mencapai 59,4 persen, namun angka ini masih perlu ditingkatkan di Mahulu.
Dalam kesempatan yang sama, Agustinus menyoroti arahan Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. BKKBN, kata dia, memiliki peran sentral dalam menekan angka stunting yang saat ini berada di level 21,6 persen.
“Geografi Mahulu yang menantang menuntut pendekatan khusus. Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi menjadi upaya nyata untuk mendukung penurunan angka stunting. Kami berharap langkah ini mampu menciptakan generasi Mahulu yang lebih sehat dan berkualitas,” tegas Agustinus.
Pada akhir acara, Asisten I menyampaikan apresiasi atas dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) BKKBN dalam mendanai kegiatan intensifikasi ini. Ia berharap, program serupa tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga menjadi model bagi daerah-daerah khusus lainnya.
“Melalui intensifikasi ini, kami optimis dapat meningkatkan kualitas pelayanan KB di Mahulu. Dengan kerja sama dan koordinasi yang kuat, mari wujudkan Mahulu sebagai wilayah yang lebih sehat, sejahtera, dan berkualitas,” pungkasnya. (Nur/Fch/ADV/Pemkab Mahulu)
