Samarinda, Klausa.co – Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan, membeli bus bukanlah jawaban instan atas kemacetan Kota Tepian. Menurutnya, tanpa sistem transportasi yang terencana dan terintegrasi, kehadiran angkutan massal justru berpotensi menambah keruwetan lalu lintas.
“Transportasi massal bukan sekadar soal membeli bus. Tujuan akhirnya adalah mengurai kemacetan. Tapi kalau tidak dibarengi sistem yang saling terhubung, bisa-bisa malah memperparah keadaan,” ujarnya, Rabu (30/7/2025).
Andi mencontohkan sistem Buy The Service (BTS) yang sudah diterapkan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Namun, sistem itu, katanya, membutuhkan dukungan anggaran yang besar dari APBD. Satu trayek saja, jelasnya, bisa menelan subsidi hingga Rp60 miliar per tahun.
Ia menegaskan bahwa kebijakan transportasi publik tidak bisa disalin mentah-mentah dari daerah lain. Kapasitas fiskal Samarinda harus menjadi pertimbangan utama sebelum mengambil keputusan besar.
“Tidak bisa serta-merta meniru. Setiap daerah punya kemampuan keuangan yang berbeda. Kalau dipaksakan tanpa perhitungan matang, bisa jadi beban jangka panjang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andi menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung. Mulai dari jalur khusus untuk bus, penataan parkir dan juru parkir liar, hingga sistem pengawasan yang menjamin ketepatan waktu dan keamanan.
“Kalau busnya kena macet juga, jadwal jadi kacau. Padahal salah satu keunggulan transportasi publik itu kepastian. Kalau malah bikin repot, masyarakat akan malas menggunakannya,” tambahnya.
Guna menciptakan sistem yang efisien dan berkelanjutan, Andi juga membuka opsi pelibatan pengusaha lokal dalam pengelolaan transportasi. Ia mengingatkan, jika suatu saat subsidi dihentikan tanpa solusi, efeknya bisa kontraproduktif.
“Kalau subsidi berhenti dan masyarakat sudah bergantung, ujung-ujungnya timbul kekecewaan dan kritik. Ini yang harus kita antisipasi sejak awal,” tutupnya. (Yah/Fch/Klausa)
