Samarinda, Klausa.co – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, meminta pemerintah provinsi lebih selektif dalam menerapkan efisiensi anggaran daerah. Ia mengingatkan agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru dan tenaga kesehatan tidak ikut dipangkas karena berkaitan dengan kesejahteraan aparatur yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Ekti menilai, kebijakan penghematan APBD harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan pelayanan publik. Menurutnya, tidak semua komponen belanja pegawai bisa diperlakukan sama, mengingat penerima TPP berasal dari berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kesehatan.
Dia menyebut, pembahasan mengenai pengurangan TPP selama ini cenderung dikaitkan dengan besaran penghasilan pejabat struktural. Padahal, kebijakan pemangkasan secara menyeluruh justru berpotensi membebani guru, perawat, hingga tenaga medis yang menjalankan pelayanan dasar setiap hari.
“Kalau TPP dihilangkan, tentu guru dan perawat yang paling merasakan dampaknya. Mereka bekerja langsung melayani masyarakat, sehingga hak atas tambahan penghasilan jangan sampai ikut dikurangi,” kata Ekti, Rabu (18/11/2026).
Sebagai alternatif, Ekti meminta pemerintah mengevaluasi sejumlah komponen belanja operasional yang dinilai masih memungkinkan untuk ditekan. Di antaranya perjalanan dinas, konsumsi kegiatan, serta kebutuhan operasional pemerintahan lainnya.
Menurut Ekti, langkah tersebut lebih tepat dilakukan sebelum pemerintah mengambil kebijakan yang berdampak terhadap penghasilan tenaga pelayanan publik.
“Belanja perjalanan dinas maupun makan dan minum masih bisa ditinjau kembali. Kalau ada ruang penghematan, sebaiknya dimulai dari pos-pos tersebut, bukan justru mengurangi tambahan penghasilan guru dan tenaga kesehatan,” ujarnya.
Ekti juga menyampaikan bahwa Gubernur Kaltim menghendaki agar pemberian TPP tidak terdampak kebijakan pengurangan anggaran. Aspirasi tersebut, menurutnya, perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan skala prioritas belanja daerah.
Selain persoalan kesejahteraan pegawai, Politkus Gerindra itu mengingatkan agar efisiensi tidak menghambat program pembangunan yang masih dibutuhkan masyarakat. Sejumlah infrastruktur jalan di Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Barat, misalnya, masih memerlukan perhatian karena menunjang aktivitas warga.
“Pengurangan anggaran memang terjadi, tetapi pembangunan tetap harus berjalan. Apalagi jalan-jalan yang kondisinya rusak masih membutuhkan penanganan,” tegasnya.
Dia menambahkan, DPRD Kaltim melalui masing-masing komisi telah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas persoalan anggaran dan keberlanjutan program pemerintah.
“Efisiensi tetap diperlukan, tetapi jangan sampai mengorbankan kesejahteraan tenaga pelayanan publik maupun kebutuhan pembangunan masyarakat,” kuncinya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)









