Samarinda, Klausa.co – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo, mendorong pembenahan mekanisme penyaluran pendapatan daerah, khususnya dari opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan dana bagi hasil (DBH). Dia menilai, dana yang menjadi hak daerah semestinya dapat diterima lebih cepat melalui sistem pemotongan langsung di sumber penerimaan, tanpa harus melewati proses birokrasi yang panjang.
Menurut Sigit, persoalan utama dalam penerimaan daerah bukan semata besaran alokasi, melainkan kepastian waktu pencairan. Keterlambatan penyaluran berpotensi mengganggu pengelolaan keuangan daerah, terutama ketika pemerintah harus memenuhi kewajiban pembayaran atas kegiatan yang telah berjalan.
Dia menyoroti mekanisme opsen PKB yang dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, pembagian penerimaan sudah ditentukan berdasarkan persentase dan pemotongan dilakukan ketika masyarakat membayar pajak kendaraan.
Dengan sistem tersebut, Sigit menilai tidak semestinya ada jeda panjang sebelum bagian penerimaan masuk ke kas daerah.
“Kalau pemotongannya sudah otomatis, seharusnya dana langsung masuk ke daerah. Saya justru heran mengapa masih harus tertahan,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).
Legislator tersebut juga mengusulkan agar mekanisme serupa diterapkan pada penyaluran DBH dari pemerintah pusat. Menurutnya, bagian penerimaan yang menjadi hak daerah dapat langsung dipisahkan ketika pendapatan diterima, sehingga tidak perlu menunggu penyelesaian berbagai tahapan administrasi di tingkat kementerian.
“Begitu ada penerimaan, bagian untuk daerah seharusnya langsung dipisahkan. Dengan begitu, daerah tidak perlu menunggu proses birokrasi yang panjang,” katanya.
Sigit mengaku gagasan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Dia menegaskan, usulan itu bukan untuk meminta tambahan alokasi anggaran, melainkan memastikan hak pemerintah daerah disalurkan secara tepat waktu dan transparan.
Persoalan tersebut juga relevan dengan kondisi keuangan Kota Samarinda. Pemkot Samarinda sebelumnya memperkirakan kehilangan penerimaan sekitar Rp209 miliar akibat penyesuaian alokasi. Jumlah itu terdiri atas lebih dari Rp70 miliar dari komponen opsen dan sekitar Rp139 miliar dari bagi hasil pajak.
Penurunan penerimaan tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kemampuan pemerintah kota membayar sejumlah pekerjaan yang telah berjalan. Sementara itu, Pemprov Kaltim menyebut penyesuaian dilakukan karena proyeksi pendapatan daerah mengalami penurunan lebih dari Rp1 triliun.
Di tengah kondisi tersebut, Sigit menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai posisi dan jadwal penyaluran dana.
“Daerah berhak mengetahui posisi uangnya dan kapan bisa digunakan. Jangan sampai pemerintah daerah sudah menjalankan pekerjaan, tetapi kepastian dananya justru belum jelas,” pungkasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)










