Samarinda, Klausa.co – Persoalan layanan kesehatan masih menjadi keluhan utama warga saat agenda reses Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, di Kelurahan Jawa dan Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu. Selain BPJS Kesehatan, warga juga menyoroti keberlanjutan program beasiswa hingga kesejahteraan ketua RT.
Dalam pertemuan itu, masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan dasar yang dinilai belum sepenuhnya terjawab. Keluhan paling banyak muncul terkait pelayanan BPJS Kesehatan, terutama lamanya antrean pengambilan obat setelah pemeriksaan dokter dan sejumlah persoalan administrasi kepesertaan.
Sri Puji Astuti mengatakan, persoalan tersebut menjadi catatan penting yang akan dibawa dalam pembahasan bersama organisasi perangkat daerah terkait.
“Keluhan yang paling banyak disampaikan warga berkaitan dengan antrean obat yang cukup lama setelah pemeriksaan dokter. Selain itu, masih ada persoalan administrasi kepesertaan BPJS yang perlu mendapat perhatian,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).
Politikus Partai Demokrat itu menilai peningkatan fasilitas kesehatan yang telah dilakukan pemerintah perlu diimbangi dengan perbaikan kualitas pelayanan. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan sarana yang memadai, tetapi juga pelayanan yang cepat dan mudah diakses.
Selain sektor kesehatan, isu pendidikan turut mengemuka dalam dialog bersama warga. Sejumlah masyarakat mempertanyakan kelanjutan program beasiswa bagi siswa berprestasi dan keluarga kurang mampu yang sebelumnya pernah dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Warga berharap program tersebut kembali diperjelas agar dapat membantu akses pendidikan bagi pelajar di tingkat sekolah dasar dan menengah pertama.
“Banyak warga yang menanyakan bagaimana kelanjutan program beasiswa bagi siswa berprestasi maupun kurang mampu. Mereka berharap ada kejelasan terkait program tersebut,” katanya.
Aspirasi lain yang mencuat adalah kesejahteraan ketua RT. Warga menilai para ketua RT memiliki peran besar sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat di lingkungan, sehingga perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah.
Di sisi lain, usulan perbaikan infrastruktur lingkungan juga masih mendominasi agenda reses. Berbagai kebutuhan pembangunan skala lingkungan disampaikan warga untuk mendukung kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat.
Sri Puji menegaskan pembangunan daerah tidak boleh hanya berfokus pada proyek fisik. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan perempuan harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur.
“Pembangunan SDM, sektor sosial, dan pemberdayaan perempuan harus mendapatkan perhatian yang seimbang. Kami di DPRD akan terus mendorong hal itu menjadi bagian penting dalam kebijakan pemerintah kota,” tegasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
