Samarinda, Klausa.co – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mewanti-wanti masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang tidak utuh menjelang rencana aksi unjuk rasa di Samarinda pada Selasa, 21 April 2026 mendatang.
Hasanuddin menilai, dinamika di ruang publik saat ini mulai dipenuhi oleh potongan informasi yang kehilangan konteks. Hal ini, menurutnya, berpotensi menciptakan opini publik yang bias dan tidak seimbang.
“Informasi yang dipotong tanpa konteks memang mudah memengaruhi persepsi publik, apalagi jika disajikan dalam bentuk potongan video,” ungkap politisi yang akrab disapa Hamas tersebut, Jumat (17/4/2026).
Politikus Golkar itu menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah, termasuk urusan anggaran, bukanlah produk instan. Semuanya telah melalui mekanisme panjang yang diatur oleh regulasi dan diawasi secara ketat. Menurutnya, menyederhanakan sebuah kebijakan hanya dari satu sudut pandang dianggap sebagai langkah yang keliru.
“Dalam pemerintahan ada prosedur yang harus dilalui. Tidak bisa disederhanakan hanya dari satu sudut pandang,” tegasnya.
Menanggapi tudingan yang berkembang, termasuk isu relasi pemerintah dan sektor swasta, Hamas mendorong agar persoalan tersebut dikaji melalui jalur resmi yang transparan. Dia meminta pihak-pihak yang keberatan untuk mengedepankan data ketimbang sekadar narasi di media sosial.
“Kalau ada yang ingin dipertanyakan, silakan melalui jalur yang benar. Ada ruang klarifikasi. Jangan hanya membangun opini dari informasi yang sepotong-sepotong,” imbuhnya.
Terkait aksi yang akan digelar berbagai elemen masyarakat pada 21 April nanti, DPRD Kaltim berharap penyampaian aspirasi tetap berada di koridor konstruktif. Hamas mengingatkan pentingnya publik untuk melihat persoalan secara menyeluruh agar tidak terjebak dalam kesimpulan prematur.
“Penting bagi kita semua untuk memahami konteks secara utuh sebelum mengambil sikap,” tutupnya. (Din/Fch/Klausa)
