Samarinda, Klausa.co – Setelah menuai sorotan tajam dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), proyek rekonstruksi jalan dan turap di ruas Muara Badak-Batas Kota Bontang akhirnya mulai diperbaiki. Kontraktor pelaksana disebut telah menindaklanjuti temuan di lapangan, termasuk dugaan penggunaan air asin dalam campuran material turap yang sebelumnya memicu keluhan warga.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mengatakan langkah perbaikan itu dilakukan setelah banyak laporan masyarakat mengenai kualitas pekerjaan yang dinilai buruk. Hasil tinjauan dewan membenarkan adanya bagian turap yang rapuh akibat dugaan campuran material tidak sesuai.
“Awalnya banyak laporan warga soal mutu pekerjaan. Setelah kami cek, memang ditemukan pasir yang mudah hancur karena diduga dicampur air asin. Tapi kontraktor sudah mengakui dan memperbaikinya,” ujar Baharuddin, Jumat (24/10/2025).
Politikus Dapil Kutai Kartanegara (Kukar) itu menegaskan, proyek senilai sekitar Rp135 miliar dari APBD Kaltim tersebut semestinya memenuhi standar teknis yang ketat. Ia menyoroti lemahnya pengawasan di lapangan yang membuat dugaan pelanggaran itu baru diketahui setelah pekerjaan berjalan cukup jauh.
“Saya sudah minta pemerintah daerah mengevaluasi konsultan pengawas. Waktu kami pertama turun ke lokasi, tidak ada pengawas di tempat. Padahal itu bagian dari tanggung jawab mereka,” tegasnya.
Baharuddin menambahkan, Komisi III DPRD Kaltim juga telah memanggil pihak kontraktor dan Dinas PUPR-Pera Kaltim untuk memastikan seluruh bagian yang bermasalah dibongkar dan dikerjakan ulang sesuai ketentuan.
“Bagian yang tidak sesuai mutu sudah dibongkar dan diperbaiki. Jadi sekarang progresnya sudah sesuai standar,” ujarnya.
Sebelumnya, Komisi III DPRD Kaltim menemukan indikasi ketidaksesuaian material dalam proyek tersebut saat melakukan monitoring lapangan pada awal September 2025. Dalam kunjungan itu, sejumlah anggota dewan bersama Dinas PUPR Kaltim dan pemerintah Kecamatan Marangkayu menilai kualitas pekerjaan tak sesuai spesifikasi.
“Temuan itu kemudian menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap proyek strategis provinsi di kawasan pesisir Kukar,” pungkas Baharuddin. (Din/Fch/Klausa)
