Samarinda, Klausa.co – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Timur (APBD Kaltim) kembali berjalan alot. Setelah tiga hari pertemuan intensif, DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat memprioritaskan penyelesaian APBD Perubahan (APBD-P) 2025 lebih dulu, sementara rancangan APBD murni 2026 belum bisa dilanjutkan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyebut fokus pembahasan saat ini diarahkan pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD-P 2025. Langkah ini diambil karena hingga kini belum ada instruksi resmi dari pemerintah pusat terkait rencana efisiensi anggaran tahun depan.
“Kalau tidak ada surat dari Menteri Dalam Negeri atau Menteri Keuangan, maka tidak ada pemotongan. Kita sudah bedah detail selama tiga hari. Senin nanti kemungkinan paripurna digelar untuk kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan 2025 lebih dulu,” kata Hasanuddin, Kamis (4/9/2025).
Ia menegaskan, penyelesaian APBD-P mendesak karena waktu yang semakin terbatas. Adapun rancangan APBD 2026 masih menunggu kejelasan regulasi dari pusat, terutama menyangkut kebijakan pemangkasan anggaran.
Hasanuddin menyinggung sinyal kuat dari Kementerian Keuangan melalui Permenkeu 56/2025 yang menyebut adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 50 persen pada 2026. Jika kebijakan ini benar berlaku, APBD Kaltim diperkirakan terpangkas Rp5 triliun dari total proyeksi Rp21 triliun.
“Ini tak hanya dirasakan Kaltim, tapi seluruh daerah di Indonesia menunggu. Kalau pemangkasan DBH sudah tetap, tentu harus dibicarakan ulang bersama pemerintah. Kita masih punya waktu satu hari lagi untuk merumuskan sikap,” ujarnya. (Din/Fch/Klausa)
