Samarinda, Klausa.co – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, bersama jajarannya dan Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur, bergerak cepat dalam upaya pengendalian banjir di Kota Tepian. Pada Senin (24/6/2024), mereka meninjau langsung lokasi rencana pembebasan lahan di segmen Ruhui Rahayu-Gelatik, Jalan Mayor Jendral S Parman.
Peninjauan ini menandai dimulainya tahap awal program strategis tersebut. Dalam tahap pertama, 151 bangunan yang telah ditandai dengan cat merah ditargetkan untuk dibongkar mandiri oleh warga hingga tanggal 28 Juni 2024.
“Hari ini kami meninjau pembebasan lahan untuk segmen pemuda, Ruhui Rahayu, dan lebih tepatnya Ruhui Rahayu-Gelatik,” jelas Andi Harun di lokasi peninjauan.
Pada tahap pertama ini, ada 151 bangunan yang masuk dalam tahap ini dan sedang berlangsung pembongkaran secara mandiri dari warga. Lebih lanjut, Andi Harun mengungkapkan bahwa 53 bangunan lainnya akan menyusul di tahap kedua, dengan anggarannya diusulkan dalam perubahan APBD 2024.
“Tahap 2 nanti sekitar 53 bangunan. Kami akan anggarkan di perubahan APBD 2024 di pemerintah kota. Kalau yang 151 ini semuanya sudah ada anggarannya,” terangnya.
Upaya pengendalian banjir di Samarinda ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah kota dan provinsi. Andi Harun menyampaikan apresiasinya kepada Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dan Dinas PUPR Kaltim atas dukungan mereka.
“Kami berterima kasih kepada pemerintah provinsi, terutama Pj Gubernur dan Dinas PU Provinsi, yang terus bersinergi dengan pemerintah kota,” ungkapnya.
Pria yang akrab disapa AH itu menyebut, pada prinsipnya, provinsi selalu ingin turun membantu, tetapi problem sosial yang selama ini dianggap sulit. Sementara dari pemerintah kota berusaha untuk membantu dan bersinergi agar kegiatan pengendalian banjir.
“Terutama pengelolaan sungai, bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” ucapnya.
Pembebasan lahan ini merupakan langkah krusial dalam penataan sungai dan pengelolaan air yang diharapkan dapat meminimalisir banjir di Samarinda. Andi Harun menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan ini secara bertahap.
“Banjir itu adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa air bisa mengalir sampai ke sungai. Sungai yang mengalami sedimentasi, penyempitan, atau gangguan lain yang menyebabkan optimalisasi sungai terganggu harus kita selesaikan. Kami berusaha secara bertahap untuk menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.
Total anggaran yang digelontorkan untuk tahap pertama mencapai Rp17,1 miliar untuk 151 rumah, sedangkan tahap kedua diperkirakan membutuhkan sekitar Rp39,75 miliar.
“Total anggaran kita di tahap pertama 17,1 miliar untuk 151 rumah. Di tahap kedua, setelah penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), diperkirakan sekitar 39,75 miliar,” jelas AH.
AH berharap program ini dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat bersabar serta mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi banjir.
“Kami berharap mohon doanya dan kepada masyarakat mohon bersabar. Ini konsisten akan kita laksanakan setahap demi setahap. Mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan banjir bisa kita atasi dengan baik,” tutupnya. (Yah/Fch/Klausa)
