Samarinda, Klausa.co – Rencana beroperasinya taksi argo dari Grup Blue Bird di Samarinda mendorong DPRD meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyiapkan regulasi persaingan usaha yang adil. Kehadiran operator baru diharapkan dapat meningkatkan layanan transportasi, tetapi tidak mengabaikan keberlangsungan angkutan kota (angkot) dan angkutan sewa khusus (ASK) berbasis aplikasi yang lebih dahulu beroperasi.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, menilai masuknya operator transportasi baru perlu diimbangi dengan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi pelaku usaha lokal. Menurutnya, keterbukaan terhadap investasi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga agar penyedia jasa transportasi yang sudah ada tetap memiliki kesempatan untuk bersaing.
“Pada prinsipnya, kami terbuka terhadap investasi. Namun, pemerintah juga harus mengutamakan pengusaha dan kendaraan lokal yang selama ini sudah berjuang,” ujar Viktor, Sabtu (17/10/2026).
Dia menjelaskan, angkutan lokal masih menghadapi sejumlah persoalan yang memengaruhi keberlangsungan usaha. Di antaranya, biaya operasional yang tinggi, jumlah penumpang yang menurun, hingga kondisi armada yang sebagian sudah berusia tua.
Situasi tersebut semakin menantang ketika pengemudi harus bersaing dengan layanan transportasi berbasis aplikasi. Persaingan itu turut memengaruhi pendapatan mereka, sehingga diperlukan langkah pembenahan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan, tetapi juga keberlanjutan usaha.
Karena itu, Viktor meminta Pemkot Samarinda menyusun strategi penataan transportasi secara menyeluruh. Ia menilai pembenahan angkutan konvensional perlu dilakukan bersamaan dengan pengembangan layanan baru agar perubahan sistem transportasi tidak membuat pelaku usaha lama semakin terdesak.
Sebagai bahan pertimbangan, Viktor mencontohkan penataan angkutan konvensional di Bogor, Jawa Barat. Menurutnya, angkutan kota di daerah tersebut tidak serta-merta dihilangkan, melainkan dibenahi melalui peremajaan kendaraan dan pengaturan sistem operasional.
“Di Bogor, angkot tidak langsung dihilangkan, tetapi dibenahi melalui peremajaan armada dan pengaturan sistem operasional. Pola seperti ini perlu menjadi perhatian Pemkot Samarinda,” jelasnya.
Victor juga menilai pendekatan serupa dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan daya saing angkot di Samarinda. Langkah tersebut dapat dimulai dengan mengevaluasi kelayakan kendaraan, menata kembali rute dan koridor pelayanan, serta memperbaiki manajemen operasional.
Dengan pembenahan tersebut, angkutan lokal diharapkan tetap mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat di tengah perkembangan layanan transportasi yang semakin beragam.
Selain peremajaan armada, politikus Partai Demokrat itu menyoroti pentingnya kejelasan aturan operasional bagi seluruh penyedia jasa transportasi. Pemerintah perlu mengatur titik penjemputan, lokasi mangkal, serta wilayah pelayanan agar aktivitas setiap operator tidak saling berbenturan.
Pengaturan jumlah kendaraan juga dinilai perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tanpa perencanaan yang matang, penambahan armada justru berpotensi meningkatkan persaingan dalam memperebutkan penumpang.
Viktor mengingatkan, kondisi di lapangan harus menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah menetapkan kebijakan. Menurutnya, ketidakjelasan aturan dapat memicu konflik antarpengemudi, terutama jika masing-masing operator beroperasi di wilayah pelayanan yang sama tanpa pembagian yang terukur.
“Pemerintah harus peka terhadap kondisi di lapangan. Jangan sampai terjadi benturan antarpengemudi hanya karena berebut penumpang,” tegasnya.
Makanya, dirinya berharap kebijakan transportasi di Samarinda tidak berhenti pada pemberian ruang bagi operator baru. Pemerintah juga perlu memastikan sistem transportasi dibangun melalui persaingan yang sehat, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan keberlangsungan usaha lokal.
“Peningkatan layanan transportasi harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap pelaku usaha lokal, sehingga semua bisa berkembang tanpa saling mematikan,” pungkas Viktor. (Din/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
