Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai melihat angin segar dalam pembahasan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan pemerintah pusat. Setelah sempat dikabarkan bakal dipangkas hingga 70 persen, peluang koreksi kini terbuka. Potongan tersebut kemungkinan hanya akan ditekan sampai 30 persen.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyebut komunikasi intens antara Pemprov dan Kementerian Keuangan mulai menunjukkan hasil positif. Ia menegaskan, pendekatan diplomasi fiskal yang ditempuh daerah penghasil migas dan batu bara itu mulai diterima secara konstruktif di tingkat pusat.
“Insyaallah, kita bisa mendapatkan lebih dari yang semula direncanakan. Dari potongan 70 persen, kemungkinan besar bisa ditekan hingga 30 persen saja,” kata Seno Aji, Sabtu (11/10/2025).
Menurutnya, Pemprov Kaltim sejak awal menempuh jalur dialog untuk memperjuangkan hak daerah dalam pembagian DBH. Pendekatan ini disebut lebih efektif ketimbang langkah konfrontatif, terutama di tengah penyusunan kebijakan fiskal nasional menjelang penetapan APBN tahun depan.
Seno menuturkan, pemerintah pusat saat ini tengah memfinalisasi formulasi baru DBH untuk tahun anggaran mendatang. Ia berharap hasil akhir pembahasan itu dapat merefleksikan kontribusi besar Kaltim sebagai penghasil utama migas dan batu bara di Indonesia.
“Yang paling penting bagi kami adalah agar pembagian DBH tetap berkeadilan dan proporsional. Karena sebagian besar pembiayaan pembangunan di Kaltim masih bergantung pada transfer pusat,” ujarnya.
Ia mengingatkan, pemangkasan DBH secara drastis berpotensi menekan berbagai program strategis daerah. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga penguatan sektor pendidikan.
Meski belum ada keputusan resmi, Seno optimistis arah kebijakan pusat akan lebih berpihak pada daerah penghasil. Pemprov Kaltim bahkan telah menyiapkan tim teknis untuk mendampingi proses perhitungan akhir agar alokasi DBH benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Yang jelas, ruang komunikasi sudah terbuka. Sekarang kita kawal bersama agar hasil akhirnya benar-benar berpihak pada daerah,” tutupnya. (Din/Fch/Klausa)
