Samarinda, Klausa.co – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, menegaskan bahwa pengelolaan transportasi darat dan sungai di Kaltim membutuhkan sinergi erat antara pemerintah daerah, kementerian, dan pelaku usaha. Hal ini ia sampaikan saat menerima audiensi dari dua pihak berbeda di Ruang VVIP Rumah Jabatan Gubernur, Jumat (31/1/2025).
Dalam pertemuan pertama, Akmal membahas optimalisasi Pelabuhan Penyeberangan Kariangau bersama Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kaltim, Renhard Ronald, dan jajaran. Ia menekankan bahwa kepastian status aset menjadi langkah awal sebelum meningkatkan layanan pelabuhan.
“Kalau aset ini milik Pemprov Kaltim dan Pemkot Balikpapan, kita bisa hibahkan ke Kementerian Perhubungan agar pengelolaannya lebih maksimal,” ujar Akmal.
Menurutnya, langkah ini akan membuat operasional pelabuhan lebih efisien dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Di pertemuan kedua, Akmal menerima audiensi dari Asosiasi Kapal Angkutan Sungai (AKAS) Mahakam yang dipimpin Ketua AKAS, Khairani. Mereka menyampaikan keluhan tentang perizinan kapal angkutan sungai dan pelabuhan rakyat di kawasan Sungai Mahakam yang dinilai masih berbelit.
Akmal langsung meminta Dinas Perhubungan Kaltim untuk bergerak cepat. Ia menginstruksikan agar koordinasi dengan Ditjen Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta pihak terkait lainnya segera dilakukan.
“Kita pakai pendekatan kolaboratif, sesuai arahan Presiden Prabowo. Segera bersurat ke Kementerian Perhubungan dan adakan rapat daring supaya ada solusi konkret,” tegasnya.
Menurut Akmal, langkah berbasis kerja sama ini diharapkan bisa mengatasi kendala transportasi di Kaltim, baik di darat maupun di sungai, sehingga layanan bagi masyarakat lebih efektif dan efisien. (Wan/Fch/Klausa)
