Samarinda, Klausa.co – Upaya pemerintah memperkuat kemandirian pangan nasional memasuki babak baru. Panen Raya Nasional sekaligus pengumuman swasembada pangan digelar serentak di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Timur (Kaltim). Di Bumi Etam, kegiatan dipusatkan di Jalan Usaha Tani Betapus, Kelurahan Lempake, Samarinda, Rabu (7/1/2026).
Momentum tersebut menjadi penegasan bahwa daerah bukan sekadar pelaksana, melainkan penopang utama ketahanan pangan nasional. Pemerintah pusat dan daerah menempatkan sektor pertanian sebagai fondasi strategis dalam menjaga kedaulatan bangsa.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menyampaikan sambutan secara daring dari Karawang, Jawa Barat, menegaskan bahwa swasembada beras adalah syarat utama kemerdekaan suatu negara. Presiden menyebut keberhasilan mencapai swasembada dalam waktu satu tahun sebagai capaian signifikan, melampaui target awal pemerintah.
Menurut Prabowo, ketergantungan pada impor pangan berisiko melemahkan posisi negara. Karena itu, pemenuhan kebutuhan pangan secara mandiri dinilai mutlak untuk menjaga kedaulatan nasional. Ia juga menekankan peran daerah sebagai tulang punggung pemenuhan kebutuhan pangan nasional.
“Keberhasilan ini tidak terlepas dari kontribusi daerah yang bekerja langsung di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat sektor pertanian. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Fahmi Himawan, menyebut swasembada pangan merupakan hasil sinergi kebijakan pusat dan daerah yang dijalankan secara konsisten.
Fahmi menilai posisi Kaltim semakin strategis, terutama sebagai wilayah penyangga pangan bagi Ibu Kota Nusantara (IKN). Makanya berbagai program pertanian diselaraskan dengan agenda nasional untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan.
“Daerah menjalankan program-program yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama peningkatan produksi padi dan beras,” kata Fahmi.
Sejak 2025, Pemprov Kaltim fokus pada optimalisasi lahan pertanian serta program cetak sawah baru. Upaya tersebut akan berlanjut sepanjang 2026. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan indeks pertanaman agar satu lahan dapat ditanami lebih dari satu kali dalam setahun.
Strategi ini dinilai lebih efektif untuk mendongkrak produksi tanpa harus membuka lahan baru secara besar-besaran. Fahmi menegaskan, pengumuman swasembada pangan bukanlah titik akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian.
“Tahun 2026 kami menargetkan pencetakan sekitar 20 ribu hektare sawah baru, disertai rehabilitasi lahan yang produktivitasnya menurun,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
