Samarinda, Klausa.co – Akmal Malik tahu betul dirinya sedang berpacu dengan waktu. Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) ini hanya diberi waktu setahun, tapi target yang ia tetapkan tak main-main. Dia mesti memetakan 841 desa di provinsi yang menjadi episentrum pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Bukan perkara mudah. Tapi saya percaya, jika ada data yang akurat, pembangunan bisa jauh lebih efektif,” kata Akmal dengan nada optimis saat menghadiri Deklarasi Stop Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Selasa (3/12/2024).
Pemetaan desa ini, yang ia sebut sebagai data desa presisi, bukan sekadar angan-angan teknokratik. Akmal meyakini langkah ini adalah kunci untuk mengatasi tantangan besar pembangunan daerah, mulai dari alokasi anggaran yang tepat sasaran hingga pengambilan kebijakan yang lebih terarah.
“Tanpa data yang presisi, kita seperti berjalan dalam gelap,” ujarnya.
Meski baru setahun memimpin, Akmal telah memulai langkah besar. Di Penajam Paser Utara (PPU), 40 desa telah dipetakan. Sementara di Kutai Kartanegara (Kukar), 114 desa kini memiliki peta presisi. Bahkan, ada rencana untuk melipatgandakan jumlah desa yang dipetakan di Kukar menjadi lebih dari 200 desa.
“Prosesnya sudah berjalan, tinggal kita selesaikan dengan prioritas yang jelas,” tambah pria yang juga menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini.
Namun, di balik optimisme tersebut, Akmal tak memungkiri kendala yang dihadapi. Dana terbatas, sumber daya minim, dan waktu yang singkat menjadi momok yang terus membayangi. Baginya, kunci untuk menaklukkan tantangan itu terletak pada strategi dan fokus.
“Kalau dana dan sumber daya terbatas, yang bisa kita lakukan adalah menentukan skala prioritas. Kita harus bijak dalam menggunakan apa yang ada,” tegasnya.
Bagi Akmal, pemetaan desa bukan hanya soal menggambar garis di atas peta. Ini adalah langkah strategis untuk membangun pondasi pembangunan yang berkelanjutan. Data desa presisi ini nantinya akan digunakan untuk merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pembangunan di Kaltim.
Lebih jauh lagi, Akmal melihat ini sebagai jalan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan data yang transparan, masyarakat diharapkan lebih aktif terlibat dalam pembangunan desa mereka sendiri.
“Ini bukan hanya tentang pemerintah, tapi juga tentang masyarakat yang ikut bergerak bersama,” katanya.
Akmal sadar, waktu setahun adalah durasi yang terlalu singkat untuk ambisi sebesar ini. Namun, ia tetap teguh pada keyakinannya bahwa langkah ini adalah langkah awal yang penting. (Wan/Fch/Klausa)
