Samarinda, Klausa.co – Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik Kalimantan Timur (KIKA Kaltim) menilai banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara tidak bisa dipandang sebagai peristiwa alam semata. Dalam rilis resmi pada Senin (8/12/2025), presidium KIKA Herdiansyah Hamzah, yang dikenal dengan sapaan Castro, menyebut rangkaian banjir itu sebagai konsekuensi langsung dari keputusan politik yang mengabaikan sains dan keselamatan publik.
Menurut Castro, relasi kuasa dan kepentingan ekonomi yang membentuk kebijakan pemerintah telah menciptakan kerentanan ekologis yang berujung pada bencana. “Ini jelas bencana kebijakan. Penderitaan masyarakat merupakan akibat keputusan politik yang merusak ekosistem dan membiarkan kepentingan oligarki mengatur arah pembangunan,” ujarnya.
KIKA menilai pemerintah pusat turut memperburuk keadaan dengan tidak menetapkan status bencana nasional, ditambah kebijakan pemangkasan transfer ke daerah yang menghambat respons cepat di tingkat lokal. Castro juga menyoroti pola pengambilan keputusan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dinilainya sangat sentralistik dan mengulang pendekatan lama pada masa Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh. Pola ini, katanya, menutup ruang bagi kebijakan yang lebih peka terhadap kondisi sosial dan ekologi.
“Pendekatan top-down sepanjang waktu membuat kebijakan berbasis sains sulit dijalankan,” tambahnya.
Selain itu, KIKA menyoroti ketimpangan prioritas anggaran. Mereka menilai alokasi dana BNPB yang hanya sekitar Rp491 miliar berbanding jauh dengan anggaran program Makan Bergizi Gratis yang mencapai Rp1,2 triliun per hari. Perbedaan ini dianggap mencerminkan orientasi politik yang tidak menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama.
Castro menegaskan pemerintah perlu mengalihkan anggaran dari proyek-proyek politik menuju penanganan bencana. KIKA juga mendesak investigasi independen terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga merusak ekosistem, penghentian intimidasi terhadap akademisi serta warga yang menyampaikan kritik berbasis data, dan penguatan mitigasi jangka panjang.
“Tragedi ini memperlihatkan betapa lemahnya tata kelola nasional yang dikuasai kepentingan oligarki. Solidaritas penuh kami tujukan kepada masyarakat di Sumatera. Bencana ini harus menjadi titik balik menuju tata kelola berbasis pengetahuan, bukan sekadar rutinitas respons darurat,” tutup Castro. (Din/Fch/Klausa)
