Klausa.co

Kaltim Masih Kekurangan Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat Ahli maupun Terampil

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Riza Indra Riadi (Apr/Klausa.co)

Bagikan

Penajam Paser Utara, Klausa.co – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Riza Indra Riadi mengatakan bahwa Benua Etam masih kekurangan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat baik ahli maupun terampil.

Dari data penduduk Kaltim tahun 2021 berjumlah 3,8 juta jiwa dan berdasarkan data BPS hingga tahun 2021, tenaga kerja sektor konstruksi berjumlah 99.963 orang yang didominasi tingkat SD dan SMP.

“Tenaga kerja kontruksi yang memiliki sertifikat itu baru berjumlah 34.257 orang. Jadi masih ada selisih 65,64 persen atau 65.436 orang yang belum bersertifikat,” ucapnya dalam acara pembukaan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi (TKK) tahap pertama untuk Ibu Kota Negara Nusantara.

Baca Juga:  Safari Ramadan di Paser, Rudy Mas’ud Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Muara Adang

Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Kaltim berharap agar Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan dan kebijakan terhadap selisih tersebut sekitar 65,64 persen ini supaya bisa dicarikan solusinya. “Semoga ada solusinya,” jelasnya saat mewakili Gubernur Isran Noor di Penajam Paser Utara, Sabtu (27/8/2022).

Menurutnya, saat ini hanya Pemerintah Pusat yang dapat memberikan solusi. Mengingat, Pemerintah Provinsi terkendala peraturan perundang-undangan yang hanya bisa melaksanakan sertifikasi tenaga ahli. “Sedangkan, untuk tenaga terampilnya dilaksanakan oleh kabupaten/kota itu terkendala masalah anggaran,” bebernya.

Pun demikian, ia yakin bahwa pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi (TKK) untuk IKN Nusantara dapat menciptakan sumber daya manusia jasa konstruksi berkompeten di Benua Etam. “Saya yakin kebijakan Nasional dalam penyelenggaraan Ibu Kota Nusantara dapat terlaksana dengan baik,” terangnya.

Baca Juga:  TPAKD Mahulu Tegaskan Dukungan bagi UMKM, Petani, dan Pelaku Usaha Lokal

Riza menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan kesiapan pemerintah terhadap Ibu Kota Nusantara dan daerah penyangga agar lebih berperan aktif serta tidak hanya jadi penonton saja didalam pelaksanaan pembangunannya.

“Pemerintah Provinsi Kaltim memerlukan dukungan serta partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat jasa konstruksi sesuai peran dan fungsinya masing-masing, khususnya dari kalangan pelaku usaha di bidang jasa konstruksi. Saya ucapkan terima kasih atas penyelenggaraan pelatihan ini,” kata mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim tersebut.

(APR/ADV/Diskominfo Kaltim)

 

IKUTI BERITA KLAUSA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co