Klausa.co

Isran Dukung KPK RI Konsisten Berantas Tindak Pidana Korupsi

Gubernur Isran Noor foto bersama saat menghadiri pelatihan bersama APH di Hotel Novotel Balikpapan, Senin (5/9/2022) (ist)

Bagikan

Balikpapan, Klausa.co – Gubernur Isran Noor menghadiri pelatihan bersama Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur, Senin (5/9/2022).

Pelatihan yang diselenggarakan KPK RI selama empat hari di Hotel Novotel jalan Brigjen Ery Suparjan Kota Balikpapan ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas dan percepatan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi (TPK) terintegrasi.

Pada kesempatan itu, Gubernur Isran Noor memberikan apresiasi atas pelaksanaan pelatihan ini dan mendukung KPK RI yang konsisten memberantas tindak pidana korupsi. “Semoga pengetahuan serta keterampilan APH dan auditor dapat meningkat, sehingga mampu meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam penanganan tindak pidana korupsi,” ucapnya.

Pelatihan seperti ini sangat penting dilakukan. Sebab, akan meningkatkan koordinasi dan supervisi yang tujuannya mencegah tindakan korupsi. “Kalau penindakan boleh-boleh saja, tapi paling penting itu bagaimana mencegah terjadinya tidak pidana korupsi,” jelasnya.

Baca Juga:  Dari IKN, Presiden dan Ibu Iriana Kembali ke Jakarta
Advertisements

Menurutnya, tidak ada yang menginginkan terjadinya korupsi. Akan tetapi, siapa saja dapat terjerat tindakan korupsi karena adanya momen, kesempatan, peluang serta tidak ada orang yang melihat dan mengetahuinya.

Meskipun penghasilan seorang gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota hingga anggota DPRD itu cukup tinggi. Tapi, masih bisa melakukan korupsi. “Ini membuktikan psikologi manusia yang merasa tidak puas. Padahal itu sebuah musibah bagi dirinya tapi dia tidak sadar juga,” paparnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango merasa terbentuknya sinergitas itu sangat penting. “Pembentuk undang-undang berharap Kepolisian, Kejaksaan dan KPK sebagai lembaga yang menangani perkara TPK perlu meningkatkan sinergitasnya sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna,” tegasnya.

Tahun 2022 ini, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK telah menargetkan program pelatihan bersama di sepuluh wilayah. Dua di antaranya Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan Maret 2022 lalu dan Kaltim September 2022 ini.

Baca Juga:  Martinus Sebut Sri Wahyuni Bukti Peningkatan Iklim Pembangunan Kesetaraan Gender di Kaltim
Advertisements

Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama antara KPK, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI tentang ‘Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’ yang ditandatangani oleh Pimpinan KPK, Jaksa Agung RI dan Kapolri.

Meskipun Nota Kesepahaman Bersama (NKB) tersebut telah berakhir dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan, namun pelatihan bersama ini tetap dilaksanakan oleh KPK karena dinilai sangat penting dan dibutuhkan oleh APH di daerah.

Sinergi dan kerja sama tersebut mutlak untuk dilaksanakan, mengingat banyak kalangan yang menyatakan bahwa pemberantasan TPK di Indonesia belum berjalan maksimal. Hal tersebut terjadi karena belum optimalnya upaya penegakan hukum guna mengembalikan/memulihkan Kerugian Keuangan Negara yang telah dijarah oleh pelaku korupsi.

Baca Juga:  Pembangunan IKN Masuk Prioritas Jokowi, Dapat Anggaran Rp 510 Miliar di Tahun 2022

Masyarakat juga menaruh ekspektasi tinggi terhadap penuntasan penanganan TPK yang belum diimbangi dengan kemampuan dan kinerja para APH. Selain itu, terdapat pandangan dimasyarakat terkait masih lemahnya pengenaan sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi, sehingga dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Advertisements

“Kita semua harus menyadari sepenuhnya bahwa tanpa kerja sama antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait serta partisipasi aktif masyarakat, maka tugas pemberantasan TPK menjadi tidak efektif,” tu tuturnya.

Peserta pelatihan terdiri dari 25 orang Penyidik Polda, 1 Penyidik Bareskrim Polri, 22 orang Jaksa Kejati Kaltim, 2 Jampidsus Kejaksaan RI, 2 Jampidmil Kejaksaan RI, 4 Auditor Perwakilan BPKP Provinsi, 4 Auditor pada Inspektorat Provinsi, 4 Auditor BPK Perwakilan Provinsi dan 6 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kaltim.

(APR/ADV/Diskominfo Kaltim)

 

IKUTI BERITA KLAUSA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Advertisements

.

Bagikan

logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co