Samarinda, Klausa.co – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti rapuhnya fondasi fiskal daerah menjelang pembahasan RAPBD 2026. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai rancangan anggaran tahun depan menunjukkan gejala serius. Mulai pendapatan yang merosot tajam, belanja yang tidak proporsional, hingga strategi fiskal yang belum menyentuh akar persoalan.
Dalam penyampaian pandangan fraksi di rapat paripurna, Juru Bicara PKB, Abdurahman KA, mengatakan penurunan pendapatan daerah, terutama dari pos transfer pusat, harus menjadi alarm bagi pemerintah provinsi. Ia mengapresiasi kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim yang telah menyusun dokumen APBD secara cermat, namun menegaskan bahwa realisasi anggaran tidak boleh tersandera oleh pola kerja administratif tanpa arah prioritas yang jelas.
PKB menilai ketergantungan pada pendapatan transfer masih terlalu besar. Kondisi itu terlihat dari drastisnya penurunan komponen tersebut dalam rancangan APBD 2026. Untuk menutup selisih, Pemprov Kaltim memasukkan SiLPA sekitar Rp900 miliar. Bagi PKB, langkah itu sah secara teknis, tetapi tidak bisa menjadi kebijakan berulang.
“Pemprov harus memastikan tidak menjadikan sisa anggaran masa lalu sebagai sandaran utama menutup kebutuhan masa depan,” ujar Abdurahman.
Di sisi belanja, PKB menyoroti ketidakseimbangan yang dinilai semakin mencolok. Dari total anggaran Rp15,15 triliun, hanya sekitar Rp1,6 triliun dialokasikan untuk belanja modal infrastruktur. Angka ini dinilai berada di bawah kebutuhan pembangunan dasar. Sementara itu, belanja operasional masih mendominasi.
Menurut PKB, komposisi tersebut menunjukkan persoalan efisiensi birokrasi yang belum teratasi. Fraksi itu menilai pemerintah harus memastikan setiap rupiah benar-benar menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar memenuhi target administrasi.
PKB mendorong Pemprov merancang instrumen fiskal yang lebih tepat agar program prioritas dapat berjalan efektif, terutama sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat. Contohnya penurunan stunting, kebutuhan pelayanan dasar, dan penguatan ekonomi berkelanjutan.
Fraksi itu juga mengingatkan agar perencanaan anggaran tidak mengabaikan realitas ekonomi daerah. Sebagai provinsi dengan APBD terbesar di Kalimantan dan penopang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim, menurut PKB, seharusnya mampu menunjukkan pendekatan anggaran yang lebih progresif dan berkeadilan.
“Semoga nilai-nilai Sila Kelima Pancasila benar-benar tercermin dalam pelaksanaan pembangunan tahun depan,” tutup Abdurahman. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
