Samarinda, Klausa.co – Pertemuan dua bakal calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Hadi Mulyadi dan Seno Aji, setelah pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim menjadi bumbu menarik di panggung Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2024. Dalam sebuah acara Dialog Kebudayaan yang diinisiasi oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kaltim di Universitas Mulawarman (Unmul), Kamis (5/9/2024).
Keduanya hadir dalam suasana yang penuh diplomasi, sekaligus menegaskan sikap menjelang kontestasi politik yang semakin dekat. Sepekan usai resmi mendaftarkan diri, Hadi dan Seno, yang selama lima tahun terakhir menjadi bagian penting dalam pembangunan Bumi Etam, akhirnya bertatap muka dalam forum formal. Dialog yang digelar di Ruang Serbaguna Lantai 4 Rektorat Unmul itu tak hanya sekadar pertemuan dua figur yang akan bertarung di Pilgub, tapi juga kesempatan untuk menunjukkan komitmen masing-masing dalam menjaga tensi politik yang sehat.
Hadi Mulyadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur Kaltim, menanggapi pertemuan dengan Seno Aji dengan nada santai. Baginya, pertemuan ini bukanlah hal luar biasa.
“Biasa saja, kami sudah lima tahun bersama-sama membangun Kaltim. Saya di eksekutif, beliau di legislatif,” ujar politikus Partai Gelora itu dengan tenang.
Sikapnya mencerminkan dirinya tak ingin larut dalam euforia kompetisi. Hadi menegaskan, baik dirinya maupun Seno Aji tidak memiliki persoalan pribadi. Baginya, demokrasi yang bermartabat adalah prioritas.
“Siapa pun yang terpilih nanti, itu adalah pilihan masyarakat dan kehendak Tuhan. Tidak perlu ada yang baper,” ucapnya sembari tersenyum.
Ia juga mengajak semua pihak untuk membiarkan masyarakat memilih dengan hati nurani, tanpa ada kecurangan yang mencederai proses demokrasi.
Seno Aji, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim, juga merespons pertemuan tersebut dengan nada yang serupa. Bagi politikus Gerindra ini, Hadi bukanlah sekadar lawan politik, melainkan sahabat yang telah lama bekerja sama dalam berbagai hal.
“Pak Hadi itu teman saya. Sudah enam tahun kami berdiskusi dan bersama-sama mengawal pembangunan,” ujarnya, mengenang masa-masa kerja sama mereka selama ini.
Namun, Seno juga tidak menutupi bahwa kontestasi di Pilgub 2024 mendatang akan menjadi ajang adu gagasan.
“Kontestasi ini adalah soal visi dan misi. Tinggal masyarakat yang akan menentukan pilihan mereka,” tegasnya.
Menurutnya, yang terpenting adalah menawarkan program yang terbaik, bukan menciptakan konflik yang tidak perlu.
Meski atmosfer Pilgub 2024 semakin memanas, Hadi dan Seno tampaknya sepakat untuk menjaga agar suasana tetap adem. Di negara-negara maju, kontestasi politik tak selalu identik dengan keributan. Hal ini mengingatkan bahwa di tengah persaingan, etika politik tetap harus dijaga.
Dalam forum yang difasilitasi PWNU Kaltim tersebut, diskusi tidak hanya berkutat pada pemilihan orang nomor wahid Kaltim, tetapi juga pada isu-isu kebudayaan dan perlindungan masyarakat adat. Hadi, yang pada periode sebelumnya turut menyusun berbagai kebijakan terkait budaya, menggarisbawahi pentingnya penguatan identitas lokal.
“Banyak sekali yang harus dijaga dan dikembangkan, seperti budaya lisan, adat istiadat, seni, dan lain-lain,” ujarnya.
Dia menuturkan, bahwa Indeks Pembangunan Kebudayaan Kaltim telah melampaui target nasional pada 2023. Pada tahun itu, Kaltim tercatat mencapai angka 57,56 poin. Melampaui target IPK nasional sebesar 57,13 poin.
Sementara itu, Seno Aji menyoroti Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat yang hingga kini belum disahkan. Baginya, perlindungan hak-hak masyarakat adat harus dijamin melalui regulasi yang tegas.
“Kita butuh aturan yang jelas. Pengusaha yang membuka lahan harus menjaga hak-hak masyarakat adat,” tandasnya.
Seno juga mengingatkan bahwa Kaltim sudah memiliki beberapa kebijakan yang melindungi masyarakat adat, salah satunya adalah Perda Nomor 1 Tahun 2015. Namun, ia menegaskan perlunya integrasi antara kepentingan masyarakat adat dengan industri besar, seperti tambang dan sawit, yang beroperasi di Kaltim. (Fch/Wan/Mul/Klausa)
