Klausa.co

Swipe untuk membaca artikel

Search

Gugatan Golkar Kaltim Ditolak PN Samarinda, Wali Kota Andi Harun : Saya Sudah Menduga

Wali Kota Samarinda Andi Harun (Foto : Istimewa)

Bagikan

Samarinda, Klausa.co Pengadilan Negeri (PN) Samarinda menjatuhkan putusan atas nomor perkara 219/Pdt.G/2021/PN Smr. Di dalam perkara itu, pihak penggugat adalah DPD Partai Golkar Provinsi Kaltim, sementara pihak tergugat adalah Wali Kota Samarinda.

Pihak partai Golkar dalam perkara itu diwakili oleh 5 pihak. Gugatan itu telah didaftarkan pada 28 Oktober 2021. Gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Samarinda itu, termuat dalam Nomor Perkara 219/Pdt.G/2021/PN Smr, pada 28 Oktober 2021.

Gugatan tersebut menyatakan Surat Wali Kota Samarinda Nomor 030/1308/300.02, tanggal 27 Juli 2021, Perihal: Pengosongan Bangunan Jo. Surat Wali Kota Samarinda Nomor: 030/1234/300.02, tanggal 13 Juli 2021 dengan Perihal Perintah Pengosongan adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), tidak sah, cacat hukum, serta tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.

Kemudian, hasil keputusan tersebut telah keluar pada Kamis (10/3/2022) hari ini. Dilihat tim redaksi pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Samarinda, putusan pada perkara itu adalah pengadilan tidak berwenang untuk hal itu. Berikut ringkasan yang dilihat tim redaksi dari SIPP:

Baca Juga:  Teater Yupa Unmul Gelar Festival Teater Pelajar Nasional, Undang Pemeran Sinto Gendeng Jadi Juri
Advertisements
Advertisements

1. Mengabulkan eksepsi absolut dari Tergugat (Wali Kota Samarinda);

2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

3. Menghukum Penggugat (DPD Golkar.Kaltim) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima),

Wali Kota Samarinda, Andi Harun dihubungi di hari yang sama sampaikan bahwa dirinya sudah menduga pengadilan negeri tak akan mengabulkan gugatan dari DPD Partai Golkar itu. “Saya sudah menduga,” ujar Andi Harun.

Baca Juga:  BPS Kukar Petakan Lahan Pertanian Lewat Sensus Pertanian 2023
Advertisements
Advertisements

Sementara itu, pihak dari DPD Golkar Kaltim, Lasila, sebut pihaknya menghormati putusan pengadilan itu. Tetapi, pihaknya merasa masih memiliki upaya lain, yakni banding. “Eksepsi gugatan absolutnya diterima, tapi kan kami masih punya upaya lain untuk banding,” katanya.

“Dalam waktu dekat ini kami akan persiapkan memasukan pernyataan banding dulu, baru menyusul memori banding. Dan itu kan adalah hak para pihak,” ujarnya.

Sebagai informasi, persoalan ini berawal dari perintah pengosongan yang dilayangkan Pemkot Samarinda dalam surat Nomor 030/1234/300.02 kepada DPD Golkar Kaltim pada 13 Juli 2021 untuk mengosongkan bangunan tersebut, yang merupakan aset pemkot dengan adanya tenggat waktu hingga 27 Juli 2021.

Baca Juga:  Diguyur Hujan Sejak Dini Hari, Tiga Kecamatan di Samarinda Terendam Banjir

Pihak dari pemkot lakukan itu karena memiliki sertifikat tanah yang merupakan alas hak atas aset tersebut. Di negara yang berdasarkan atas hukum, sertifikat merupakan satu-satunya dasar untuk menilai kepemilikan yang sah. Atas dasar itu, pemkot anggap Golkar tidak memiliki alas hak atas aset tersebut.

Advertisements
Advertisements

(Tim Redaksi Klausa)

Bagikan

prolog dan benuanta

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co

Sertifikat SMSI Klausa.co