Samarinda, Klausa.co – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menilai potensi zakat dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltim belum tergarap optimal. Padahal, jumlah ASN dengan penghasilan relatif tinggi dinilai bisa menjadi sumber penerimaan zakat yang signifikan jika dikelola serius dan terintegrasi.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus mengaktifkan dan memperkuat peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing instansi. Menurutnya, UPZ bukan sekadar formalitas administrasi.
Unit ini berfungsi mengoordinasikan pembayaran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) bagi ASN muslim yang telah memenuhi nisab. Jika dijalankan optimal, penghimpunan zakat akan lebih tertib dan terukur.
“Transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan penting agar para muzakki merasa aman dalam menunaikan kewajibannya,” ujar Darlis, Kamis (19/2/2026).
Dia menjelaskan, sistem penghimpunan yang terintegrasi melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kaltim akan memudahkan pendataan muzakki sekaligus memastikan penyaluran dana tepat sasaran. Dengan pola yang rapi, potensi zakat dari ASN diyakini bisa meningkat signifikan.
DPRD mencatat, meski tata kelola di Baznas sudah memiliki mekanisme yang jelas, realisasi penghimpunan ZIS saat ini belum sebanding dengan potensi yang ada. Karena itu, OPD diminta tidak berhenti pada pembentukan UPZ secara administratif. Penguatan administrasi, sosialisasi aktif kepada pegawai, serta komitmen pimpinan OPD dinilai menjadi kunci agar zakat ASN bisa terhimpun maksimal.
Dana yang terkumpul nantinya dapat dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat serta bantuan sosial bagi warga kurang mampu di Kaltim. DPRD berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Baznas semakin diperkuat sehingga zakat tidak hanya terkumpul, tetapi juga memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Kalau seluruh OPD serius mengoptimalkan UPZ, saya yakin potensi zakat ASN di Kaltim bisa tergarap maksimal dan manfaatnya kembali dirasakan masyarakat,” tegasnya. (Din/Fch/Klausa)
