Samarinda, Klausa.co – Kelangkaan gas elpiji 3 kg di Samarinda makin meresahkan warga. Selain sulit didapat, harganya di tingkat pengecer juga melambung tinggi. Menanggapi situasi ini, DPRD Samarinda mendorong pengawasan lebih ketat terhadap harga dan distribusi gas subsidi.
Ketua Info Taruna Samarinda, Joko Iswanto, mengungkapkan bahwa harga gas melon di pasaran kerap jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).
“Terlampau tinggi harganya. Harusnya di pangkalan Rp 18 ribu, pengecer idealnya jual Rp 25 ribu. Itu masih bisa ditoleransi,” kata Joko dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Samarinda, Kamis (6/2/2025).
Namun, di lapangan, harga bisa lebih mahal, bahkan mencapai Rp 35 ribu atau lebih. Kondisi ini semakin menyulitkan warga, terutama mereka yang benar-benar membutuhkan gas subsidi.
Untuk mengatasi masalah ini, DPRD Samarinda mempertimbangkan pengawasan distribusi dengan melibatkan Rukun Tetangga (RT). Dengan begitu, distribusi gas subsidi bisa lebih tepat sasaran.
“Kalau RT yang pegang data, jelas siapa yang berhak dan siapa yang tidak,” ujar Joko.
Sekretaris Komisi II DPRD Samarinda, Rusdi Doviyanto, menyebut wacana ini masih dalam tahap pembahasan. Regulasi yang jelas diperlukan agar sistem berjalan efektif.
“RT bisa menjadi subpangkalan, supaya distribusi lebih terkontrol. Ini baru usulan, nanti kita atur mekanismenya,” tandas Rusdi. (Yah/Fch/Klausa)
