Samarinda, Klausa.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) menggelar Rapat Paripurna ke-8 di Gedung Utama DPRD Kaltim, pada Senin (9/12/2024) untuk mengesahkan agenda masa sidang I tahun 2024 sekaligus memaparkan laporan hasil reses. Dalam laporan tersebut, sejumlah isu strategis mencuat, mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan, hingga penanganan dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan.
Dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, sidang dibuka dengan ketukan palu yang menandai dimulainya diskusi.
“Rapat Paripurna ke-8 ini terbuka untuk umum, sebagai wujud transparansi bagi seluruh masyarakat Kaltim,” ujar Ekti.
Laporan hasil reses menjadi menu utama. Selama masa reses, para anggota DPRD turun langsung ke daerah pemilihan untuk menyerap keluhan dan harapan warga. Catatan yang disampaikan memuat sejumlah isu krusial yang akan menjadi pijakan dalam merancang kebijakan dan program pembangunan di tahun mendatang.
Seperti yang diungkap dalam rapat, aspirasi warga menyentuh berbagai bidang. Perbaikan infrastruktur menjadi tuntutan utama, dengan sorotan pada peningkatan kualitas jalan dan fasilitas umum lainnya. Di tengah pembangunan pesat, kebutuhan dasar seperti ini masih menjadi perhatian utama masyarakat.
Layanan kesehatan dan pendidikan juga mendominasi pembahasan. Banyak daerah terpencil di Kalimantan Timur yang masih terseok-seok mengakses fasilitas vital ini.
“Kami mendengar langsung kebutuhan akan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih merata,” ungkap Ekti.
Tak kalah penting, persoalan lingkungan hidup akibat aktivitas tambang mencuat ke permukaan. Warga mendesak agar pemerintah daerah lebih serius menangani dampak ekologis dari eksploitasi sumber daya alam.
Selain itu, pengelolaan anggaran daerah mendapat sorotan tajam. Transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi tuntutan yang tak bisa diabaikan.
Usai pemaparan, laporan hasil reses diserahkan secara simbolis kepada Ujang Rachmad, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim, yang hadir mewakili Penjabat Gubernur Kaltim. Penyerahan itu menjadi simbol komitmen DPRD Kaltim untuk menjadikan aspirasi masyarakat sebagai prioritas utama dalam program pembangunan. (Yah/Fch/Klausa)
