Samarinda, Klausa.co – Upaya memperbaiki kualitas demokrasi di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai belum bisa berjalan efektif jika hanya ditopang regulasi. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandi, menegaskan bahwa kerja bersama lintas sektor menjadi kunci untuk mendorong demokrasi yang lebih sehat dan partisipatif.
Pernyataan itu dia sampaikan usai menghadiri Rapat Tim Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (Pokja IDI) 2025 di Kantor Kesbangpol Kaltim, Kamis (11/12/2025). Agenda tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penyelarasan langkah untuk memperkuat indikator demokrasi di daerah.
Agus menyebut penguatan demokrasi tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah daerah, legislatif, aparat penegak hukum, hingga organisasi masyarakat harus berada dalam satu orbit kerja yang saling menopang.
“Hubungan kelembagaan yang solid itu fondasi. Tanpa itu, kebijakan demokrasi hanya akan berhenti di atas kertas,” kata Agus.
Dia menambahkan, peningkatan kualitas demokrasi juga sangat bergantung pada keterbukaan informasi publik. Menurutnya, hak warga untuk memperoleh informasi yang jelas dan mudah diakses merupakan elemen dasar agar masyarakat bisa terlibat secara aktif dalam proses politik.
Selain itu, ia mengingatkan perlunya menjaga harmoni sosial di tengah keragaman masyarakat Kaltim. Stabilitas sosial, katanya, adalah prasyarat bagi demokrasi yang inklusif.
Agus berharap Pokja IDI tidak hanya menghasilkan laporan, tetapi juga rekomendasi yang bisa langsung dieksekusi oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Peningkatan skor IDI bukan soal angka. Yang penting adalah masyarakat merasakan manfaat dari praktik demokrasi yang baik. Kami di DPRD siap memperkuat koordinasi untuk mewujudkannya,” kuncinya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
