Samarinda, Klausa.co – Pendapatan Kalimantan Timur (Kaltim) dari Dana Bagi Hasil (DBH) bakal terjun bebas pada 2026. Dari alokasi Rp9 triliun pada tahun berjalan, pemerintah pusat memangkas hampir separuhnya hingga tersisa sekitar Rp4,4 triliun.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyebut pemotongan Rp4,6 triliun itu pukulan besar bagi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menegaskan, DBH selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan program pemerintah daerah.
“Kalau DBH kita tahun ini Rp9 triliun lalu dipotong Rp4,6 triliun, itu berarti lebih dari separuh hilang. Dampaknya jelas akan terasa di banyak sektor,” kata Hasanuddin di Samarinda, Selasa (23/9/2025).
Hasanuddin menilai kondisi itu memaksa pemerintah provinsi lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar disebut tak bisa disentuh lantaran diatur undang-undang. “Mungkin pengurangan lebih banyak akan menyasar kegiatan non-prioritas di SKPD lain, misalnya program Dispora,” ujarnya.
Meski begitu, DPRD mengaku masih menunggu langkah konkret Pemprov Kaltim dalam merinci program yang akan dipangkas. Hasanuddin menekankan perlunya koordinasi agar kebijakan efisiensi tidak justru mengorbankan kebutuhan publik.
“Ini atensi besar kita bersama. Kita akan lihat nanti, mana yang mau dicoret gubernur, mana yang dianggap lebih prioritas,” tutupnya. (Din/Fch/Klausa)
