Samarinda, Klausa.co – Represi negara tidak selalu berakhir pada kepasrahan. Justru, dari trauma kolektif, lahir daya tahan baru yang menjaga gerakan rakyat tetap menyala. Gagasan itu mengemuka dalam kuliah umum bertajuk “Dari Represi ke Resiliensi: Gerakan Rakyat dalam Bayang Kekerasan Negara” di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman, pada Rabu (17/9/2025).
Para pemantik diskusi menyepakati resiliensi bukan soal menyerah, melainkan keberanian masyarakat untuk terus bersuara meski dalam keterbatasan.
Akademisi Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Herdiansyah Hamzah alias Castro, menekankan pentingnya konsistensi dalam menjaga perlawanan rakyat. Menurutnya, gerakan sosial akan rapuh jika sepenuhnya bergantung pada mahasiswa.
“Mahasiswa tetap jadi motor pendobrak, tapi pemukul sejatinya adalah masyarakat. Buruh, petani, masyarakat sipil. Mereka jauh lebih konsisten dibandingkan mahasiswa,” tegas Castro.
Ia menyinggung fenomena pasca aksi 1 September di Samarinda yang dianggap “mati suri”. Alih-alih memperkuat basis gerakan, ada kelompok yang justru merapat ke aparat.
“Lucu, kan? Kita kritik aparat represif, tapi malah mesra dengan pemerintah. Itu seperti Stockholm Syndrome,” sindirnya.
Castro menyebut aktivis buruh yang konsisten berjuang hingga dua dekade, berbeda dengan sebagian mahasiswa yang berteriak soal melawan “monster”, lalu suatu hari berubah menjadi monster itu sendiri.
“Kalau tak bisa aksi di jalan, ributlah di media sosial, lewat tulisan, atau diskusi. Konsistensi itu barang mewah, tapi penting untuk merawat gerakan,” tambahnya.
Dari perspektif perempuan, Refinaya dari Perempuan Mahardhika Samarinda menyoroti trauma besar yang ditinggalkan represi aparat. Bagi perempuan yang terlibat dalam gerakan sosial, luka itu sering kali lebih berat.
“Bersolidaritas dan terus menyuarakan adalah kunci agar gerakan tidak padam,” ucapnya.
Ia menegaskan suara perempuan harus terhubung dengan jejaring lintas kelompok, dituangkan dalam ekspresi budaya, serta diarsipkan. Tujuannya agar sejarah represi dari perspektif perempuan tidak hilang.
“Sejarah represi harus ditulis dari sudut pandang perempuan agar tidak lenyap dari ingatan bangsa,” kata Refinaya.
Sementara itu, Budayawan Kaltim, Romo Roedy Hardjo Wiyono, menambahkan dimensi lain. Menurutnya, represi bukan sekadar melarang kritik, tapi membungkam kemanusiaan.
“Represi itu membungkam jiwa manusia, mengekang imajinasi, bahkan membuat orang takut jadi dirinya sendiri,” ujarnya.
Namun, ia percaya seni selalu menemukan jalan melawan penindasan.
“Setiap kali suara dibungkam, seni menemukan celah. Puisi, musik, teater, semua jadi bahasa rahasia rakyat untuk melawan. Kata-kata dan pengetahuan adalah senjata dalam rezim yang menindas,” tutup Romo. (Din/Fch/Klausa)
