Samarinda, Klausa.co – Menjelang perhelatan akbar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Timur (Bawaslu Kaltim) semakin intens menggelar sosialisasi. Target utamanya kali ini adalah mahasiswa, sebagai bagian penting dari upaya memperkuat pengawasan partisipatif. Salah satu agenda sosialisasi tersebut dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda pada Selasa, (3/9/2024).
Galeh Akbar Tanjung, dari Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kaltim, menekankan bahwa peran mahasiswa tak bisa diremehkan. Mereka diharapkan tidak hanya menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga pengawas yang aktif dan kritis terhadap jalannya proses demokrasi.
“Melalui pemahaman yang diberikan oleh pemateri yang kompeten, mahasiswa bisa memahami hak dan kewajiban dalam Pilkada serentak mendatang,” ujar Galeh.
Bawaslu Kaltim melihat mahasiswa sebagai kelompok strategis yang memiliki daya dorong signifikan dalam menciptakan perubahan sosial. Dengan pengetahuan yang cukup, mereka diharapkan mampu melakukan pengawasan secara mandiri dan melaporkan setiap bentuk pelanggaran kepada Bawaslu.
“Mahasiswa yang telah memiliki pemahaman baik akan mampu melakukan pengawasan independen dan memberikan laporan yang akurat jika ada pelanggaran,” lanjut Galeh.
Dalam kerangka program “Gerakan Bawaslu Mengawasi,” Bawaslu Kaltim merencanakan sosialisasi serupa di 33 perguruan tinggi dan 209 sekolah di Kaltim. Inisiatif ini tidak hanya fokus pada edukasi tentang hak pengawasan, tetapi juga mendorong kesadaran akan pentingnya kontrol sosial dalam menjaga kejujuran dan keadilan Pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024.
“Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengawasan partisipatif dan kontrol sosial, terutama dalam konteks menjaga integritas Pilkada,” tambah Galeh.
Salah seorang peserta sosialisasi, Hanif, merasa bahwa kegiatan ini sangat relevan bagi mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa, dengan posisinya sebagai penggerak sosial, memiliki tanggung jawab besar untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya pengawasan dalam proses demokrasi.
“Mahasiswa sebagai social control memang memiliki tanggung jawab untuk membawa perubahan, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah,” ujar Hanif.
Dia menegaskan, keikutsertaan mahasiswa dalam pengawasan Pilkada adalah bagian dari kontribusi nyata mereka dalam menjaga demokrasi yang bersih dan adil. Hanif berharap agar kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi pemicu bagi mahasiswa lain untuk terlibat lebih aktif dalam pengawasan Pilkada 2024.
“Dengan adanya sosialisasi ini, mahasiswa diharapkan dapat berkontribusi lebih dalam memastikan Pilkada berjalan dengan jujur dan adil,” tutupnya. (Yah/Fch/Klausa)
