Samarinda, Klausa.co – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyuarakan kekhawatiran atas wacana pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menilai langkah tersebut tak hanya berisiko menimbulkan ketegangan sosial, tetapi juga bisa mengaburkan jejak sejarah panjang terbentuknya provinsi ini.
“Menjadikan IKN sebagai ibu kota provinsi itu tidak sesederhana membalik telapak tangan. Ada aspek kesejarahan yang tak bisa dikesampingkan,” tegas Andi dalam keterangannya, Sabtu (26/7/2025).
Menurutnya, pemindahan ibu kota provinsi tak boleh hanya dilihat dari sisi teknokratis atau infrastruktur. Ia menyebut bahwa proses semacam ini harus melalui diskusi terbuka yang melibatkan tokoh-tokoh daerah dan masyarakat luas, bukan ditentukan sepihak oleh elite penguasa.
“Kalau pendekatannya top-down, tanpa mendengar suara masyarakat, justru bisa memicu kontroversi bahkan perpecahan. Jangan sampai pola lama ini terulang,” katanya.
Andi mengingatkan bahwa penetapan ibu kota Kaltim dahulu merupakan hasil dari dinamika sejarah dan perjuangan berbagai pihak. Oleh karena itu, menurutnya, menghormati jasa tokoh-tokoh pendiri Kaltim adalah bagian dari adab dan etika dalam bernegara.
“Adab itu jauh lebih penting daripada ilmu. Menentukan ibu kota bukan cuma soal lokasi, tapi menghormati warisan para pendahulu kita,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, Andi juga menyinggung tingginya biaya operasional dan perawatan infrastruktur di kawasan IKN. Ia mencontohkan, untuk tahap pertama saja, biaya perawatan mencapai Rp300 miliar per tahun.
“Baru tahap awal saja sudah sebesar itu. Bagaimana kalau sudah sampai tahap dua atau tiga?” kritiknya.
Alih-alih sibuk dalam polemik pemindahan ibu kota, Andi mengajak publik dan pemerintah untuk fokus pada isu-isu fundamental seperti pendidikan, pengentasan pengangguran, dan penguatan ekonomi lokal.
“Ini yang seharusnya kita pikirkan bersama. Jangan sampai kita justru menari mengikuti irama yang ditabuh pihak lain,” tandasnya. (Yah/Fch/Klausa)
