Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersiap menerapkan sistem parkir digital berbasis langganan. Sistem ini dirancang untuk membereskan dua persoalan yang terus berulang, yakni keberadaan juru parkir liar dan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).
Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda saat ini sedang mematangkan strategi jangka panjang untuk menata ulang manajemen perparkiran secara menyeluruh.
“Sistem pembayarannya nanti digital dan nontunai. Fokus kita bukan sekadar setoran, tapi juga perlindungan masyarakat dari pungli,” kata Didi Zulyani, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub Samarinda, Kamis (7/8/2025).
Dia menjelaskan, sistem langganan ini akan menerbitkan kartu dan stiker resmi untuk setiap kendaraan yang terdaftar. Transaksi parkir dilakukan tanpa uang tunai, langsung melalui sistem perbankan yang terintegrasi. Langkah ini sekaligus memutus kontak langsung antara pengguna jasa dan juru parkir di lapangan.
Menariknya, sistem ini tak serta-merta menyingkirkan para jukir eksisting. Pemerintah justru memberi peluang kepada mereka untuk bergabung dalam sistem baru.
“Jukir yang selama ini bekerja di lapangan akan kami rekrut, bina, dan latih. Mereka akan jadi bagian dari sistem resmi. Ini cara kita memutus mata rantai pungli dan membangun ekosistem yang tertib,” tegas Didi.
Pendekatan ini dinilai lebih manusiawi ketimbang melakukan penggusuran paksa seperti yang kerap terjadi di kota lain.
Proyek ini mendapat perhatian langsung dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun. Evaluasi desain dan progres dilakukan secara berkala, bahkan dijadwalkan rutin setiap pekan.
“Pak Wali (Andi Harun) minta perencanaan sistem ini dibuat lebih spesifik dan terukur. Beliau ingin progresnya berjalan paralel dan konkret,” ujar Didi.
Dishub Samarinda juga tak menutup mata pada pengalaman kota-kota lain yang gagal mengimplementasikan sistem serupa karena lemahnya pengawasan. Oleh sebab itu, Pemkot berencana menggandeng TNI, Polri, dan Satpol PP sebagai pengawas lapangan.
“Ini bukan sekadar proyek teknis. Kita sedang membangun kepercayaan publik. Maka pengamanan dan penegakan hukum harus kuat,” pungkas Didi. (Yah/Fch/Klausa)
