Samarinda, Klausa.co – Calon Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menunjukkan komitmennya dalam memperbaiki tata kelola distribusi elpiji 3 kg. Ia menilai, sistem saat ini kerap tidak tepat sasaran, sehingga subsidi elpiji yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah justru tidak sampai kepada yang berhak. Begitu masa cuti kampanyenya usai, AH, sapaan akrabnya, berencana menerapkan skema distribusi berbasis Kartu Tepat Sasaran (KTS) untuk memastikan subsidi benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan.
“Banyak distribusi elpiji 3 kg yang salah sasaran. Setelah kita cuti, pemerintah akan membagikan Kartu Tepat Sasaran (KTS),” tegasnya dalam pernyataan baru-baru ini.
Melalui mekanisme KTS, Andi ingin memagari distribusi agar subsidi elpiji hanya dirasakan oleh masyarakat sesuai kriteria. Langkah ini, kata dia, tak sekadar untuk menjamin ketepatan sasaran, namun juga mencegah potensi penyalahgunaan.
“Dengan adanya KTS, kita harap subsidi elpiji dinikmati oleh mereka yang benar-benar berhak,” ujarnya mantap.
Namun, tak ingin menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, Andi Harun memilih untuk menunda pelaksanaan program ini hingga masa cutinya berakhir. Baginya, keputusan tersebut penting guna menghindari kesan bahwa bantuan ini merupakan alat kampanye terselubung.
“Jika KTS dibagikan saat masa kampanye, bisa muncul asumsi politisasi bantuan. Kami ingin memastikan program ini murni untuk masyarakat,” jelasnya.
Begitu masa cuti berakhir, AH dan timnya segera bersiap menggelar distribusi elpiji 3 kg berbasis KTS di wilayah Samarinda Ulu. Upaya ini melibatkan koordinasi lintas pihak untuk memastikan distribusi berjalan tertib dan efisien.
Keseriusan Andi Harun dalam program ini telah tercermin sejak dimulainya inisiasi program KTS pada 19 September 2024 di pangkalan gas LPG H. Aspani, Jalan P. Suryanata, RT 16, Kelurahan Bukit Pinang, Samarinda Ulu. Langkah awal ini memperlihatkan komitmen AH untuk mengatasi persoalan distribusi elpiji demi kesejahteraan warga berpenghasilan rendah di wilayahnya.
“Ini langkah konkret untuk memastikan bantuan pemerintah sampai kepada yang membutuhkan, tanpa ada yang disalahgunakan,” tutupnya tegas. (Yah/Fch/Klausa)
