Samarinda, Klausa.co – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, baru-baru ini meluncurkan kebijakan signifikan untuk mengurangi beban ekonomi yang sering menimpa siswa dan orang tua terkait pengadaan buku penunjang di sekolah. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pendidikan di Samarinda berlangsung tanpa adanya beban tambahan dari segi biaya buku penunjang.
Dalam pernyataannya pada Sabtu (10/8/2024), Andi Harun menegaskan, mulai ke depan, seluruh sekolah di Samarinda dilarang membebankan biaya buku penunjang kepada siswa atau orang tua.
“Baik melalui penerbit, tempat fotokopi, atau metode lainnya,” tegasnya.
Kebijakan ini adalah bagian dari strategi pemerintah kota untuk memberikan akses pendidikan yang merata tanpa tambahan biaya yang tidak perlu. Buku ajar yang wajib akan dibiayai oleh anggaran BOSDA, sedangkan buku penunjang sepenuhnya akan didanai oleh APBD Kota Samarinda. Dengan langkah ini, diharapkan siswa dan orang tua tidak lagi dibebani dengan biaya tambahan untuk memperoleh buku penunjang.
Lebih jauh, Andi Harun menyoroti isu praktik di beberapa sekolah yang membuka kelas unggulan dengan kriteria yang tidak transparan. Terdapat dugaan bahwa beberapa sekolah memilih siswa berdasarkan kontribusi ekonomi, seperti sumbangan fasilitas, alih-alih berdasarkan prestasi akademik.
“Praktik semacam ini tidak hanya tidak adil, tetapi juga melanggar prinsip pendidikan yang seharusnya berfokus pada prestasi,” tegas Andi Harun.
Dia juga menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam proses pendidikan, meminta kepada kepala sekolah dan guru untuk melaksanakan kebijakan dengan adil dan tanpa diskriminasi ekonomi.
“Kendati tantangan masih banyak, kita harus terus maju. Keberhasilan kita adalah indikasi bahwa kita diberikan kemudahan untuk menghadapi berbagai kesulitan,” tutup Andi Harun. (Yah/Fch/Klausa)
