Klausa.co

  • Home
  • /
  • Advertorial
  • /
  • Ananda Dorong Pemerintah Segera Keluarkan Pergub Bantuan Hukum sebagai Implementasi dari Perda 5/2019

Ananda Dorong Pemerintah Segera Keluarkan Pergub Bantuan Hukum sebagai Implementasi dari Perda 5/2019

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Ananda Emira Moeis saat menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 di Jalan Bata Karya, RT. 16 Bayur, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara.

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Ananda Emira Moeis gelar sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 di Jalan Bata Karya, RT. 16 Bayur, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara.

Sosialisasi Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang terselenggara pada Minggu (2/10/2022) ini menghadirkan S. Roy Hendryanto sebagai narasumber dan Ronal Stephen selaku moderator kegiatan.

Dijelaskan Politikus PDI Perjuangan itu, perda yang keluar tahun 2019 ini merupakan salah satu bentuk dan upaya pemerintah untuk hadir memberikan bantuan hukum bagi setiap orang tidak mampu dan tersangkut masalah hukum.

“Tidak semua masyarakat yang tersangkut masalah hukum mampu secara pengetahuan hukum dan mampu secara finansial maupun keuangan untuk membayar pengacara mendampinginya,” ucapnya.

Baca Juga:  Badan Kesbangpol Catat 12 Partai Politik Baru di Kaltim
Advertisements

Tujuan dari Perda ini yaitu menjamin terpenuhinya hak Penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses keadilan. Kedua, mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

“Ketiga, menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat. Keempat, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan,” bebernya.

Pun demikian, belum ada Pergub sebagai implementasi dari Perda Nomor 5 Tahun 2019 ini. Padahal, masyarakat sangat antusias dengan adanya Perda ini. “Kami harap Pak Gubernur dan jajarannya bisa menyegerakan Pergubnya,” pinta Ananda.

Menurutnya, agar Perda ini dapat berjalan maka diperlukan Pergub sebagai petunjuk teknik pelaksanaannya di lapangan. “Saya dengar-dengar Pergub Bantuan Hukum masih dalam proses. Jadi saya minta betul agar secepatnya diselesaikan, karena banyak warga yang berharap agar Pergub segera dikeluarkan,” tegasnya.

Baca Juga:  DPRD Kaltim Minta Pemprov Sediakan Shelter Bagi Anak-Anak
Advertisements

Sementara itu, Hartoyo yang merupakan Ketua RT 16 merasa sangat bersyukur dengan adanya sosialisasi ini. Sebab, mereka yang tidak tahu akhirnya menjadi tahu tentang Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum. “Alhamdulillah adanya sosialisasi ini akhirnya masyarakat menjadi tahu. Kalau dulu kan nggak tahu,” bebernya.

Selain itu, ia berharap kepada pemerintah agar Pergub Bantuan Hukum bisa secepatnya diselesaikan dan diketok. “Kalau sudah keluar bisa diimplementasikan di lapangan. Sebab Perda ini sangat bagus dan dinanti-nantikan masyarakat seluruh Samarinda,” katanya.

(APR/ADV/DPRD Kaltim)

 

IKUTI BERITA KLAUSA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Advertisements

.

Bagikan

logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co