Samarinda, Klausa.co – Keluhan mahasiswa soal lambannya respons admin program Gratispol akhirnya sampai ke meja evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Aduan yang ramai di media sosial resmi program itu menyoroti pertanyaan yang tak kunjung dibalas, bahkan hingga berhari-hari.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengakui adanya kendala dalam pelayanan. Ia menyebut, pemerintah telah berkoordinasi dengan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk membenahi sistem pengelolaan layanan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Biro Kesra. Ke depan jumlah admin akan ditambah dan sistemnya juga akan dibenahi agar pelayanan lebih cepat,” kata Sri, Rabu (11/2/2026).
Menurutnya, persoalan utama terletak pada ketimpangan antara jumlah petugas dan cakupan penerima manfaat. Saat ini, admin yang menangani Gratispol masih terbatas, sementara penerima program mencapai ratusan ribu mahasiswa yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur (Kaltim).
Tak hanya menjawab pertanyaan, para admin juga memikul tugas verifikasi dan validasi data penerima bantuan. Proses ini, kata Sri, membutuhkan ketelitian dan waktu agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
“Selain menjawab pertanyaan, admin juga melakukan verifikasi dan validasi data. Jadi memang bebannya cukup besar,” ujarnya.
Kondisi itu membuat respons terhadap aduan mahasiswa tak selalu bisa dilakukan secara cepat. Penambahan personel dinilai menjadi langkah mendesak untuk membagi beban kerja dan mempercepat pelayanan.
Namun, Sri tak menampik bahwa keterbatasan anggaran turut memengaruhi jumlah tenaga admin yang tersedia. Meski begitu, ia memastikan perbaikan tetap menjadi prioritas.
“Yang pasti, bagaimana caranya seluruh mahasiswa yang menjadi sasaran program ini bisa terlayani dengan baik,” tutupnya. (Din/Fch/Klausa)
