Samarinda, Klausa.co – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) berpacu dengan waktu untuk menuntaskan enam rancangan peraturan daerah (Raperda) sebelum akhir November 2026. Selain merampungkan pembahasan materi, dewan juga harus memastikan seluruh rancangan regulasi tersebut masuk dalam sistem pelaporan e-Perda paling lambat 30 November.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mengatakan pembahasan keenam Raperda kini telah memasuki tahap akhir. Dewan bahkan menggelar pembahasan secara maraton selama hampir sepekan agar seluruh materi bisa segera disepakati.
Menurutnya, proses finalisasi ditargetkan rampung pada Rabu (18/11/2026), sebelum seluruh hasil pembahasan dilaporkan melalui Rapat Paripurna.
“Pembahasannya sudah masuk tahap akhir. Hampir satu minggu kami melakukan pembahasan secara maraton. Mudah-mudahan besok seluruhnya selesai difinalkan dan pada 18 November bisa kami laporkan dalam Rapat Paripurna,” ujar Demmu, Selasa (17/11/2026).
Enam Raperda tersebut terbagi dalam dua kelompok pembahasan. Dua rancangan ditangani Komisi II DPRD Kaltim, sedangkan empat lainnya dibahas melalui panitia khusus (Pansus).
Demmu menyebut perkembangan pembahasan di seluruh tim menunjukkan hasil positif. Sebagian besar materi regulasi telah diselesaikan, termasuk empat Raperda yang menjadi tanggung jawab Pansus.
Namun, rampungnya pembahasan di tingkat DPRD belum otomatis membuat keenam rancangan tersebut bisa ditetapkan menjadi peraturan daerah. Masih ada proses konsultasi dan fasilitasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan substansi regulasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Di sinilah tenggat waktu menjadi persoalan krusial. Bapemperda harus memastikan seluruh laporan masuk melalui sistem e-Perda sebelum 30 November 2026. Jika melewati batas tersebut, proses lanjutan berupa konsultasi dan finalisasi dikhawatirkan tidak dapat dilakukan.
Demmu mengingatkan, keterlambatan administrasi bisa berdampak langsung terhadap kelanjutan pembentukan regulasi.
“Kalau sudah melewati batas waktu, Raperda tidak bisa lagi diproses untuk tahapan finalisasi maupun konsultasi karena pengajuannya tidak diterima,” tegasnya.
Hingga kini, Bapemperda mendorong seluruh komisi dan Pansus menjaga percepatan pembahasan sekaligus memastikan kelengkapan administrasi. Targetnya, enam Raperda tersebut dapat menyelesaikan seluruh tahapan sesuai jadwal dan tidak tertunda hingga tahun berikutnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)











