Samarinda, Klausa.co – Program Gratispol untuk perjalanan rohani di Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Jika tahun lalu ratusan penjaga rumah ibadah masih bisa menikmati fasilitas tersebut, pada 2026 kuotanya menyusut drastis menjadi hanya 14 orang.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim, Dasmiah, mengatakan hingga pertengahan Juli 2026 program tersebut belum dapat dijalankan. Penyebab utamanya adalah penyesuaian anggaran yang membuat pemerintah harus mengurangi sejumlah kegiatan. Menurutnya, Biro Kesra masih berupaya menyusun skema agar bantuan perjalanan rohani tetap bisa direalisasikan meski dengan kemampuan anggaran yang jauh lebih terbatas.
“Program itu memang belum berjalan tahun ini. Itu masih menjadi pekerjaan rumah kami,” ujar Dasmiah, Rabu (15/7/2026).
Ia menjelaskan, pengurangan kuota terjadi sangat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, Pemprov Kaltim masih mampu memberangkatkan 870 peserta. Namun pada tahun ini, jumlah penerima manfaat yang disetujui hanya 14 orang.
Sebelumnya, Biro Kesra telah mengusulkan agar kuota minimal mencapai sekitar separuh dari realisasi tahun lalu. Namun usulan tersebut tidak dapat dipenuhi karena pemerintah harus melakukan efisiensi belanja.
“Keputusan akhirnya hanya 14 orang yang diberangkatkan secara keseluruhan,” katanya.
Dasmiah menerangkan, bantuan perjalanan rohani menjadi salah satu program yang volumenya dikurangi karena manfaatnya dinilai lebih bersifat individual. Pemerintah memilih mempertahankan anggaran bagi program yang memiliki jangkauan penerima lebih luas.
Ia mencontohkan, program beasiswa maupun pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas sehingga tidak mengalami pemangkasan anggaran.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan pengurangan kuota merupakan dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah.
Menurutnya, penyesuaian tersebut menjadi langkah yang tidak dapat dihindari untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah di tengah tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah.
“Itu merupakan pilihan yang harus kami lakukan ketika program efisiensi dilaksanakan, sehingga kami melakukan pengurangan volume,” ujar Sri Wahyuni. (Din/Fch/Klausa)
