Samarinda, Klausa.co – Pemadaman listrik bergilir yang melanda empat provinsi di Kalimantan memantik kritik dari Koalisi Bersihkan Indonesia Kalimantan. Mereka menilai krisis listrik yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026 menjadi ironi besar bagi pulau yang selama ini menjadi lumbung batu bara nasional.
Koalisi yang terdiri dari JATAM Kalimantan Timur, WALHI Kalimantan Barat, WALHI Kalimantan Tengah, dan WALHI Kalimantan Selatan menilai kondisi tersebut mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menjamin hak masyarakat atas layanan listrik yang layak dan andal.
Dinamisator JATAM Kaltim, Mustari Sihombing, mengatakan pemadaman bergilir yang terjadi sejak akhir Juni bukan sekadar persoalan teknis, melainkan dampak dari kebijakan energi nasional yang masih bertumpu pada bahan bakar fosil, khususnya batu bara.
Mengacu pada penjelasan General Manager PLN UID Kalselteng, Iwan Soelistijono, pemadaman bergilir diperkirakan masih akan berlangsung hingga akhir September 2026 dan mencakup wilayah Kaltim, Kalsel, Kalteng, serta Kalbar.
“Ketergantungan pada energi fosil telah melahirkan sistem yang rapuh. Pemerintah masih menjadikan energi kotor sebagai tulang punggung kelistrikan, padahal sumber energi ini membutuhkan lahan luas, konsumsi air tinggi, dan berdampak pada pencemaran lingkungan,” kata Mustari.
Dia menyoroti paradoks yang terjadi di Kalimantan. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2024, sekitar 687 juta ton atau 82 persen produksi batubara nasional berasal dari Pulau Kalimantan.
Kaltim sendiri menjadi penghasil terbesar dengan 368 juta ton, disusul Kalsel sebanyak 237 juta ton, Kalteng 39 juta ton, Kaltara 29 juta ton, dan Kalbar 15 juta ton.
Namun, menurut Mustari, besarnya produksi batu bara tidak sejalan dengan kualitas pelayanan listrik yang diterima masyarakat. Bahkan, pemadaman bergilir tetap terjadi meski sejumlah sistem kelistrikan di Kalimantan disebut masih memiliki cadangan daya.
“Pulau yang memasok sebagian besar bahan bakar energi nasional justru harus mengalami pemadaman listrik. Ini menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam belum menghadirkan keadilan energi bagi masyarakat di daerah penghasil,” ujarnya.
Koalisi menilai perhatian pemerintah lebih banyak diarahkan pada kelancaran produksi dan ekspor batu bara dibanding memastikan masyarakat memperoleh akses listrik yang stabil.
Atas kondisi tersebut, mereka mendesak pemerintah melakukan audit independen terhadap sistem kelistrikan di Kalimantan dan membuka hasilnya kepada publik. Selain itu, pemerintah juga diminta menjamin pelayanan listrik yang andal, membenahi tata kelola energi agar Kalimantan tidak terus diposisikan sebagai wilayah eksploitasi sumber daya, mempercepat transisi menuju energi terbarukan yang berkeadilan, serta mulai memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang telah berusia tua dan menggantinya dengan pembangkit berbasis energi bersih seperti tenaga surya maupun mikrohidro berbasis komunitas.
Mustari menegaskan, selama persoalan tersebut tidak diselesaikan, ironi energi di Kalimantan akan terus berulang.
“Setiap tongkang batu bara yang berlayar meninggalkan Kalimantan akan selalu menyisakan pertanyaan, untuk siapa sebenarnya energi negeri ini diproduksi,” tutupnya. (Din/Fch/Klausa)
