Samarinda, Klausa.co – Mantan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor, ikut menanggapi pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) yang dibentuk Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Dia menilai keberadaan tim pendukung kepala daerah untuk mempercepat program pembangunan bukan hal baru dalam pemerintahan daerah.
Isran mengatakan, saat dirinya menjabat gubernur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim juga memiliki tim dengan fungsi serupa. Tim tersebut dikenal dengan nama Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUP).
“Waktu saya menjabat dulu juga ada tim yang membantu gubernur dalam percepatan pembangunan. Namanya TGUP,” kata Isran belum lama ini.
Menurutnya, pembentukan tim tersebut bertujuan membantu gubernur dalam merumuskan masukan strategis sekaligus mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah daerah. Selain itu, tim juga berperan memperkuat koordinasi lintas sektor agar program pembangunan berjalan sesuai target.
Meski memiliki fungsi yang mirip, Isran menuturkan komposisi tim pada masa kepemimpinannya tidak terlalu besar. Jumlah anggota TGUP saat itu relatif terbatas agar koordinasi dan pengambilan keputusan bisa berlangsung lebih efektif.
“Jumlahnya tidak banyak, sekitar belasan orang saja termasuk ketuanya,” ujarnya.
Dia juga menyinggung soal honorarium yang diterima pimpinan tim tersebut. Menurut Isran, tunjangan yang diberikan mengikuti standar yang berlaku di lingkungan Pemprov Kaltim. Ketua tim, contoh dia, menerima honor yang disetarakan dengan pejabat eselon II di lingkup pemerintah provinsi.
“Waktu itu ketua tim menerima tunjangan yang setara dengan pejabat eselon II,” jelasnya.
Belakangan, pembentukan TAGUPP oleh pemerintah provinsi saat ini menjadi sorotan publik. Perhatian muncul setelah beredar informasi mengenai jumlah anggota tim yang cukup banyak serta anggaran operasional yang mencapai miliaran rupiah.
Menanggapi polemik tersebut, Isran tidak memberikan penilaian langsung terhadap kebijakan pemerintah provinsi saat ini. Namun dia mengingatkan agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus diarahkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Yang penting bagaimana anggaran itu dikelola dengan baik dan digunakan secara bertanggung jawab,” tegasnya.
Isran juga menyinggung kondisi fiskal Bumi Etam pada masa kepemimpinannya. Dia menyebut pendapatan daerah provinsi ini sempat mencapai angka yang cukup besar.
“Pada tahun 2023 pendapatan daerah Kaltim mencapai sekitar Rp76,6 triliun,” ungkapnya
Angka tersebut, lanjut dia, bahkan mendekati pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta yang berada di kisaran Rp80 triliun pada periode yang sama. Dengan kapasitas fiskal tersebut, Isran menilai pemerintah daerah sebenarnya memiliki ruang yang cukup besar untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor.
Meski demikian, Isran mendapati fakta, besarnya pendapatan daerah tetap harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
“Walaupun pendapatan daerah tinggi, kita tetap harus bertanggung jawab dalam setiap pengeluaran,” katanya.
Isran berharap setiap kebijakan pembangunan yang diambil pemerintah daerah, termasuk pembentukan tim pendukung gubernur, benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kaltim.
“Pada akhirnya yang paling penting adalah manfaatnya bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
