Samarinda, Klausa.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, kini memegang tongkat komando baru. Ia resmi terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melalui keputusan aklamasi yang disepakati para gubernur. Tak menunggu lama, Rudy langsung menyiapkan formatur pengurus baru untuk memperkuat arah organisasi.
Dalam pernyataannya, Rudy menegaskan bahwa APPSI di bawah kepemimpinannya akan fokus membangun sinergi yang lebih adil antara pemerintah daerah dan pusat. Menurutnya, pemerataan pembangunan nasional hanya bisa tercapai jika seluruh provinsi dilibatkan sejak awal dalam perumusan kebijakan.
“Setiap daerah punya karakter dan tantangan yang berbeda. Ada yang kepulauan, ada yang padat penduduk, ada pula yang luas tapi jarang penduduk. Semua harus disinergikan agar pembangunan berjalan lebih berkeadilan,” ujar Rudy, Jumat (25/10/2025).
Ia menilai, pemerintah daerah tak seharusnya hanya menjadi pelaksana keputusan pusat. Melalui APPSI, Rudy ingin memperjuangkan posisi daerah agar terlibat langsung dalam pembahasan kebijakan nasional—mulai dari penyusunan APBN, Dana Alokasi, Dana Transfer ke Daerah (TKD), hingga Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kita tidak hanya ingin menikmati hasil kebijakan, tapi juga ikut menentukan arah kebijakan itu. Terutama yang menyangkut fiskal,” tegasnya.
Rudy juga menyinggung soal pemangkasan TKD yang telah disahkan oleh DPR RI melalui Badan Anggaran. Meski mengakui keputusan itu merupakan domain pusat, ia berharap pemerintah daerah tetap dilibatkan dalam evaluasi setelah kuartal pertama dan kedua.
“Penyusunan APBN seharusnya tidak hanya melihat angka dari pusat, tapi juga mendengar kondisi di lapangan. Di situlah pentingnya APPSI hadir,” ucapnya.
Pemangkasan TKD, lanjut Rudy, memaksa Pemerintah Provinsi Kaltim menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi. Ia mengaku telah menekan berbagai kegiatan seremonial dan lebih sering menggelar rapat di kantor-kantor perangkat daerah ketimbang di hotel.
“Sekarang rapat kami dilakukan di OPD-OPD sambil melihat langsung pelayanan publik. Efisiensi tetap harus berjalan,” katanya.
Namun, ia tak menutup mata terhadap dampak kebijakan itu terhadap ekonomi daerah. Aktivitas rapat dan acara pemerintahan yang berkurang turut menekan tingkat hunian hotel di Kaltim.
“Kami ingin ekonomi tetap tumbuh, tapi harus realistis. Kalau dana terbatas, kita sesuaikan,” tambahnya.
Menutup keterangannya, Rudy menyebut Pemprov Kaltim masih menunggu finalisasi APBD Perubahan 2025 sebelum menyusun rencana keuangan tahun anggaran 2026.
“TKD kita turun 73 persen. Jadi penyesuaian besar-besaran memang tidak bisa dihindari,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
