Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai memperketat kendali atas pelaksanaan pembangunan daerah. Pemprov menyisir potensi hambatan yang bisa mengganggu jalannya program prioritas. Salah satu caranya lewat Rapat Koordinasi Mitigasi Risiko terhadap pelaksanaan RPJMD 2024–2026, yang digelar Senin (23/6/2025) di Ruang Propeda Bappeda Kaltim, Samarinda.
Rapat lintas perangkat daerah itu bukan sekadar formalitas. Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando, menegaskan bahwa pembangunan tidak bisa lagi mengandalkan rencana besar tanpa pengamanan risiko yang konkret. Terlebih, Pemprov Kaltim kini sedang mengawal dua program unggulan, Gratispol (program pendidikan dan layanan publik gratis) dan Jospol (program jaminan sosial politik).
“RPJMD bukan hanya dokumen, tapi panduan kerja. Kalau kita abai terhadap potensi risiko, maka yang terjadi bukan hanya keterlambatan, tapi kegagalan program,” kata Yusliando dalam arahannya.
Menurut Bappeda, sebanyak 16 kegiatan strategis dari dua program unggulan tersebut sudah terintegrasi dalam RPJMD 2024–2026, dan masuk ke dalam RENSTRA 2025–2029 milik sejumlah perangkat daerah. Ini termasuk Dinas PUPR-PERA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Diskominfo Kaltim, dan Biro Kesejahteraan Rakyat.
Dalam pertemuan itu, hadir pula Kepala BPKP Perwakilan Kaltim, Edy Suharto. Ia menekankan pentingnya membangun sistem pengawasan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi mampu memprediksi dan merespons tantangan secara adaptif.
“Mitigasi risiko bukan cuma soal peta masalah, tapi juga tentang kesiapan sistem respons. Harus ada tata kelola pembangunan yang antisipatif, bersih, dan akuntabel,” ujar Edy. (Din/Fch/ADV/Diskominfo Kaltim)
