Samarinda, Klausa.co – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Samarinda berjalan relatif lancar. Meski begitu, masih ada persoalan yang tersisa. Ada ratusan bangku di SD dan SMP negeri, terutama di wilayah pinggiran kota, masih kosong.
Data terakhir Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda per 21 Juni 2025 mencatat ada lebih dari 2.300 kursi kosong di SD negeri dan lebih dari 900 bangku di SMP negeri. Kekosongan ini mayoritas terjadi di sekolah-sekolah yang terletak jauh dari pusat kota.
Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin, menegaskan bahwa kekosongan tersebut tidak serta-merta bisa diisi secara bebas. Pengisian hanya akan diberikan kepada calon siswa yang sebelumnya tertolak dan tinggal di dekat sekolah bersangkutan.
“Yang sudah penuh tidak boleh ditambah. Tapi yang masih kosong, silakan diisi. Sistem sudah kami kunci,” ujar Asli, saat diwawancara pada Senin, 21 Juni 2025 lalu.
Asli juga mengkritik kecenderungan orang tua yang memilih menyekolahkan anaknya di pusat kota, padahal sekolah di lingkungan tempat tinggal mereka masih memiliki daya tampung. Menurutnya, pola pikir semacam itu bukan hanya menambah beban sekolah-sekolah favorit, tapi juga memperparah masalah lalu lintas.
“Kalau warga Loa Bakung atau Sambutan menyekolahkan anak ke kota, dampaknya ke kemacetan juga besar. Padahal sekolah di dekat rumah mereka masih banyak kuotanya,” katanya.
Ia juga menepis praktik lama di mana sekolah hanya mengajukan kuota minimal dengan harapan bisa menambah daya tampung di kemudian hari. Kini, semua sekolah diwajibkan menetapkan kuota optimal sejak awal. Kebijakan itu, kata Asli, sejalan dengan aturan dari pemerintah pusat yang tidak lagi mengizinkan penambahan kuota setelah sistem dikunci.
“Sekarang tidak bisa begitu lagi. Dari awal kami sudah minta sekolah pasang kuota maksimal. Pemerintah pusat tidak izinkan penambahan setelahnya,” tegasnya. (Yah/Fch/Klausa)
