Samarinda, Klausa.co – Kasus stunting di Kalimantan Timur (stunting) masih terhitung tinggi. Apabila dibandingkan 2021 sebesar 22,8 persen, terjadi peningkatan Prevalensi Balita Stunting sekitar 1,1 persen menjadi 23,9 persen pada 2022.
Menanggapi, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim Salehuddin mengatakan, persentasi stunting tadi 25 persen dari 1.000 kelahiran, dan ini cukup tinggi. “Saya pikir ini pekerjaan rumah provinsi dan kabupaten/kota agar bisa mencari solusi yang konkret untuk menurunkan kasus stunting di Bumi Etam,” ungkapnya.
Menurutnya, menurunkan stunting harus memaksimalkan peran semua pihak. Khususnya, satuan fasilitas kesehatan yang ada di Bumi Etam. Baik itu dari puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu termasuk beberapa kader kesehatan lainnya.
Selain itu, penerapan pola hidup sehat dan mengonsumsi asupan gizi seimbang setiap harinya akan mencegah terjadinya stunting pada anak. Kehidupan yang didasari dengan pola hidup sehat juga akan mempengaruhi produktivitas seseorang.
“Satu hal yang paling penting bagi kehidupan adalah membiasakan dan konsisten untuk tetap hidup sehat,” tuturnya.
Jika melihat kasus yang terjadi, lanjut Salehuddin, banyak sekali diakibatkan dari ketidaktahuan dan ketidakcukupan orang tua atau keluarga dalam pemenuhan kebutuhan gizi anaknya.
“Kalau bicara kasus, memang kerap terjadi di daerah kemiskinan. Tapi tidak menutup kemungkinan, beberapa kasus ditemukan karena kurangnya pengetahuan orang tua terkait pemenuhan gizi anak,” jelasnya.
Persoalan lain, karena tidak ada edukasi yang dilakukan secara maksimal oleh tenaga kesehatan dan jajarannya. Akhirnya, membuat masyarakat tidak paham masalah pemenuhan gizi anak.
“Saya rasa upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana memaksimalkan proses edukasi atau pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Misalnya, mengedukasi mulai dari 1.000 hari kelahiran. Yang juga harus diutamakan adalah mengedukasi calon pengantin hingga menjadi pengantin dan ibu hamil,” urainya.
“Proses edukasi dan pendidikan kesehatan harus masuk ke mereka sebagai langkah awal pencegahan stunting. Ini PR Dinas Kesehatan untuk mengaktivasi kembali beberapa instrumen layanan kesehatan termasuk juga keberadaan penyuluh kesehatan. Saya pikir itu dulu yang harus dilakukan,” sambungnya. (Apr/Fch/Adv/DPRD Kaltim)
